APTISI: Kampus Diminta Pelopori Gerakan Kendalikan Rokok

rokok-tak-hanya-menjadi-penyebab-kanker-paru-tapi-juga-_141112120422-277Rokok tak hanya menjadi penyebab kanker paru, tapi juga beragam kanker lainnya.

 

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Kampus perlu mempelopori dan menciptakan gerakan mengendalikan konsumsi rokok, kata Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Edy Suandi Hamid.

“Hal itu sungguh bermakna, karena kampus yang merupakan bagian dari elit generasi muda menjadi sasaran utama bagi industri rokok,” katanya pada seminar ‘Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kampus’, di Yogyakarta, Kamis.

Untuk mencegah hal itu, kata dia, kampus perlu dibersihkan dari asap rokok. Seluruh kampus diharapkan menerapkan kawasan tanpa rokok. “Hal itu memang tidak mudah. Insan kampus yang seharusnya ikut mendukung gerakan tersebut seperti pimpinan universitas dan fakultas, pimpinan yayasan, dan dosen sampai saat ini masih ada yang menjadi perokok,” katanya.

Namun, menurut dia, hal itu bukan alasan untuk menolak ajakan mewujudkan kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus. Para perokok itu perlu “disadarkan” secara bertahap mengurangi konsumsi rokoknya. Ia mengatakan kalau tidak bisa, mereka harus disadarkan untuk menghargai hak masyarakat kampus lain yang tidak ingin menjadi korban dari asap rokok.

Artinya, tindakan mengkonsumsi rokok tidak dilakukan di lingkungan kampus. Merokok di lingkungan kampus menimbulkan pencemaran yang membahayakan dan bisa menjadi proses pendidikan yang tidak baik. “Hal itu dapat menstimulus lebih banyak warga kampus untuk menjadi perokok,” kata Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.

Menurut dia, upaya yang dilakukan Aptisi tidak hanya berupa imbauan, tetapi juga bekerja sama dengan berbagai pihak pengendali ancaman bahaya merokok. Kerja sama itu antara lain dilakukan dengan Tobacco Control Support Center-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI) dan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau.

“Kerja sama tersebut menunjukkan keseriusan Aptisi agar anggotanya yang lebih dari 3.400 perguruan tinggi swasta dapat bersama-sama mengendalikan konsumsi tembakau di Tanah Air,” katanya.

Sumber : Republika Online

APTISI Kerja Sama dengan MTCC adakan Seminar di Yogyakarta

IMG-20141218-WA010

Bekerja sama dengan Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC), APTISI mengadakan Seminar Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kampus, yang diadakan APTISI di Hotel Grand Zury, Yogya, Kamis (18/12). Acara diikuti wakil dari pimpinan PTN dan PTS se Jateng dan DIY. Bertindak sebagai pembicara Ketua Umum APTISI Prof Edy Suandi Hamid dan Bambang Sulistomo SIP MSi dari Lembaga Pengkajian Sosial Politik dan Ketahanan Nasional.

Prof Edy Suandi Hamid mengatakan, Perguruan tinggi harus berdiri di garda depan untuk memberikan edukasi pada publik dan menjadi gerakan masyarakat dalam mengendalikan konsumsi rokok di tanah air. Tanpa adanya gerakan masyarakat maka hampir mustahil bisa mengendalikan konsumsi rokok untuk melawan hegemoni industri rokok yang dengan dana tak terbatas bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah, media massa, bahkan juga insan akademis.

Dalam seminar yang diadakan di Hotel Grand Zury, Yogya, Kamis (18/12) Ketua Unum APTISI mengingatkan, biaya sosial dari konsumsi rokok jauh lebih tinggi dari pendapatan yang diperoleh dari cukai tembakau. Oleh karena itu pemerintah seharusnya serius mengkampanyekan bahaya merokok yang jelas-jelas menurunkan produktivitas nasional. Pemerintah jangan tunduk pada industri rokok. Kampus-kampus juga harus berani menjadikan kampus sebagai kawasan tanpa rokok, menolak bantuan-bantuan dan beasiswa dari industri rokok, serta tidak membiarkan industri rokok menjadi sponsor kegiatan di kampus.

APTISI merasa perlu dan peduli untuk terlibat dalam upaya menekan konsumsi rokok karena memahami berbagai bahaya penyakit dan merosotnya produktivtas nasional yang diakibatkan oleh konsumsi rokok tersebut. Dalam Anggaran Dasar APTISI disuratkan salah satu tujuannya adalah “Mengembangkan serta meningkatkan kemampuan anggota untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi luhur, serta berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global”. Dengan tujuan ini maka mau tidak mau APTISI harus ikut turun tangan mengendalikan konsumsi rokok yang begitu pesat dan menurunkan daya saing Bangsa. APTISI dan segenap elemennya perlu ambil bagian gerakan pengendalian rokok untuk ikut memperjuangkan “hak kesehatan publik”.

Asa di Pendidikan Tinggi

0405391KabinetKerja101414347740-preview780x390Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA

 

KOMPAS.com – Pro kontra tepatkah pendidikan tinggi yang semula di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bergabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi menemukan ujungnya saat Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan menterinya dalam Kabinet Kerja pada Oktober lalu.

Hasilnya, lahirlah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek dan Dikti). Penggabungan ini memberikan harapan sekaligus tantangan bagi pendidikan tinggi Indonesia.

Saatnya pendidikan tinggi di Indonesia menunjukkan eksistensinya sebagai institusi yang mampu menghasilkan manusia Indonesia berilmu yang berperan dalam pembangunan bangsa dan negara dalam menghadapi tantangan global.

Meskipun masih ada tanda tanya besar bagaimana wajah pendidikan tinggi Indonesia ke depannya, pertukaran pikiran yang berkembang mulai mengarah untuk membuat perguruan tinggi di bawah Kemenristek dan Dikti menjadi penghasil ilmu pengetahuan dan inovasi yang bisa membawa Indonesia melesat maju. Tantangan yang segera dijawab adalah membuat bangsa ini mandiri dengan inovasi-inovasi yang dihasilkan ilmuwan Indonesia, di antaranya lebih dari 186.000 dosen, guna menjawab berbagai persoalan yang masih membelit negeri ini.

Menyambut semangat terbentuknya Kemenristek dan Dikti, kini kata hilirisasi dan komersialisasi riset selalu terselip dalam pernyataan Menristek dan Dikti Muhammad Nasir, dalam berbagai kesempatan pertemuan atau acara dengan perguruan tinggi. Semangat penggabungan ini dilandasi untuk membuat perguruan tinggi tidak lagi menjadi “menara gading”, tetapi dapat berperan nyata dalam persoalan bangsa untuk kemajuan bangsa.

Riset-riset perguruan tinggi ditargetkan tidak terhenti untuk publikasi di jurnal ilmiah atau pengurusan hak kekayaan intelektual. Pekerjaan berikutnya, dengan dukungan Kemenristek dan Dikti, riset-riset harus dikembangkan menjadi inovasi yang bisa dipakai masyarakat dan dunia usaha memajukan Indonesia dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan anak-anak bangsa yang ada di perguruan tinggi. Inilah hilirisasi dan komersialisasi riset yang diharapkan membuat Indonesia bisa unggul karena sumber daya alam yang ada dikembangkan berbasis riset dan teknologi untuk memberi nilai tambah sehingga meningkatkan pundi-pundi pendapatan negara.

Sekretaris Ditjen Dikti Kemenristek dan Dikti Patdono Suwignjo pernah menyatakan pekan lalu, peningkatan alokasi dana penelitian di perguruan tinggi pada 2015 yang mencapai Rp 1,7 triliun memungkinkan penelitian inovatif dikembangkan oleh dosen dan peneliti di perguruan tinggi. Dana penelitian yang diberikan untuk setiap penelitian inovatif di perguruan tinggi dapat mencapai Rp 20 miliar.

Peningkatan dana penelitian bersumber dari bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Alokasi dana BOPTN pada 2015 berkisar Rp 4,5 triliun, naik dari tahun ini yang besarnya sekitar Rp 3 triliun. Dengan demikian, penelitian tak lagi terhenti pada paten atau prototipe skala laboratorium, tetapi harus dilanjutkan sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat dan dunia usaha atau industri.

Dorongan untuk menghasilkan penelitian inovatif juga dengan memberikan penghargaan kepada dosen atau peneliti dan masyarakat yang menghasilkan karya luar biasa. Penghargaan itu berupa program “Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa Tahun 2014″.

Ilmuwan sosial

Pengembangan riset menjadi inovasi untuk bangsa bukan melulu monopoli perguruan tinggi sains dan teknologi. Ilmuwan sosial hingga seni dan budaya juga didorong berkontribusi untuk melahirkan kajian-kajian yang mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan dan solusi yang tepat atas beragam persoalan bangsa yang membutuhkan penyelesaian segera.

Hambatan-hambatan riset yang membelenggu perguruan tingi dan lembaga penelitian dijanjikan segera diatasi, terutama soal kebijakan penggunaan anggaran negara, yang salah satunya membuat insentif untuk peneliti bisa jadi dianggap ilegal. Lalu, hubungan dengan dunia usaha dan industri bakal direkatkan dengan membangun kesepahaman bersama yang berujung pada kerja sama untuk mengaplikasikan riset yang sesuai kebutuhan industri di dalam negeri.

Optimisme untuk berkembangnya riset di perguruan tinggi yang sering kali jadi “karya sunyi” ilmuwan kampus mulai tumbuh. Direktur Kemitraan dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia Wiku Adisasmito meyakini produktivitas penelitian di perguruan tinggi bakal berkembang, asal hambatan insentif untuk peneliti yang dapat menggairahkan hasrat meneliti bisa dipangkas.

“Namun, untuk bisa komersial, dipakai dunia usaha dan industri maupun pemerintah daerah, masih jadi tantangan. Ini perlu lagi koordinasi dengan kementerian terkait. Harapannya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bisa memahami ini dan segera bergerak membangun sinergi,” ujar Wiku.

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang juga Rektor Institut Pertanian Bogor Herry Suhardiyanto mengatakan, dengan kuatnya riset, pendidikan di ruang-ruang kuliah menjadi up to date. Dengan demikian, ilmu pengetahuan berkembang dan merangsang pemikiran-pemikiran yang terus bergerak maju. Tridarma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, menjadi kekuatan yang mendorong perguruan tinggi benar-benar sebagai pusat keunggulan yang menopang kemajuan bangsa.

Masih terbelenggu

Di tengah optimisme yang menyeruak, terutama harapan hasil-hasil riset perguruan tinggi tidak lagi teronggok sebagai “karya sunyi”, ada persoalan tak kalah pentingnya, yakni kemampuan melahirkan manusia berilmu dan ilmuwan unggul hasil pendidikan di perguruan tinggi. Di perguruan tinggilah manusia berilmu yang bakal menjadi penghasil inovasi itu dididik, mulai dari sikap atau karakter, pengetahuan, hingga keterampilannya.

Namun, gerak langkah perguruan tinggi di Indonesia masih terbelenggu persoalan dasar kuantitas dan kualitas. Daya saing perguruan tinggi Indonesia masih jadi pekerjaan berat yang harus segera dituntaskan. Dari total 3.485 perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Indonesia, berdasarkan penilaian Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: Asia 2014, tak satu pun mampu masuk 50 top universitas bergengsi di Asia.

Bahkan, perguruan tinggi negeri berstatus badan hukum yang jadi idaman dan lambang kemajuan sebuah perguruan tinggi di negeri ini saja masih menghadapi persoalan dalam tata kelola, terutama menyangkut pengelolaan keuangan dari negara. Sebagian besar lainnya, perguruan tinggi negeri berstatus satuan kerja, terbelenggu kuat pada aturan birokrasi yang membuat mereka jalan di tempat.

Masalah klasik seperti keterbatasan dana, infrastruktur maupun laboratorium penelitian, hingga kapasitas dosen, menjadi pekerjaan rumah yang mendesak dilakukan. Penuntasan berbagai persoalan di perguruan tinggi ini menjadi awal yang menjanjikan untuk membangun kapasitas ilmuwan yang andal di perguruan tinggi dengan karya-karya cemerlang.

Tanpa menafikan beragam keterbatasan yang umumnya dihadapi perguruan tinggi di Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Edy Suandi Hamid mengatakan, kunci utama mendongkrak perguruan tinggi ialah dengan mengelola sumber daya manusia yang dimiliki. Sebab, perguruan tinggi mengelola manusia, memproses manusia, yang produknya adalah manusia yang lebih berkualitas, baik dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun karakter atau akhlaknya.

Tantangan sumber daya manusia utamanya adalah dosen di perguruan tinggi saat ini, yakni lulusan S-1 sebesar 23,8 persen, S-2 62,9 persen, dan S-3 hanya 13,3 persen. Dengan kualifikasi pendidikan dosen berkualifikasi doktor dan juga profesor yang masih sedikit, wajar pula kalau karya ilmiah yang dihasikan pun masih terbatas.

Bergabungnya pendidikan tinggi di dalam naungan Kemenristek dan Dikti seharusnya mampu membuktikan peran baru perguruan tinggi yang lebih nyata bagi bangsa, bukan lagi “menara gading”. Embusan angin yang membangun harapan tersebut tentu saja membutuhkan pembuktian nyata. (Ester Lince Napitupulu)

Sumber : Kompas.com

Selain Swasta, LAM-PT Juga Dikelola Pemerintah

selain-swasta-lam-pt-juga-dikelola-pemerintah-IhmLE15nOXSelain Swasta, LAM-PT Juga Dikelola Pemerintah (Ilustrasi: Unnes)

JAKARTA – Direktur Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Illah Sailah, mengatakan bahwa selain dikelola oleh swasta, Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT) juga dikelola oleh pemerintah.

Misalnya untuk bidang teknik dan pertanian, rencananya dikelola oleh pemerintah. Hal itu dengan melihat pada pengaruh dari bidang tersebut yang sangat besar untuk pembangunan nasional.

Illah menyebutkan, pendirian LAM-PT juga difokuskan pada bidang-bidang utama yang masuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, seperti kedokteran, kedokteran gigi, perawat, insinyur, akuntansi, land surveying, labour, dan turisme.

“Tidak semua dari delapan bidang itu LAM-PT-nya dipegang pemerintah. Nanti, dilihat juga bagaimana kesiapan bidang profesinya. Seperti, LAM-PT Kesehatan ini saja dibuatnya butuh waktu empat tahun, karena kemarin sempat ada beberapa perubahan. Idealnya, satu hingga dua tahun sudah bisa selesai,” ujar Illah, di Gedung Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Senayan, Jakarta, Selasa (9/12/2014).

Kemudian, menurut mantan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Djoko Santoso, menekankan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan profesi kesehatan merupakan satu kesatuan yang komprehensif.

“Proyek Health Professionals Education Quality (HPEQ) ini memiliki kerangka landasan yang kokoh dengan undang-undang (UU) Pendidikan Tinggi dan UU yang mencangkup pelaksanaan maupun praktik tenaga kesehatan, seperti UU Pendidikan UU Kedokteran, dan UU Keperawatan,” ucap Djoko.

Mantan rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menambahkan, dengan landasan yang kukuh pendidikan dan layanan kesehatan bermutu dapatlah tercipta.

“Kalau ingin melaksanakan pendidikan dan layanan kesehatan bermutu harus melakukan sistem penjaminan mutu, kolaborasi dengan berbagai profesi, kerjasama antara pemerintah dan swasta harus dibangun,” ungkapnya. (fsl)

Sumber : Okezone.com

Pemerintah Hanya Mampu Mengakreditasi 3.000 Prodi/Tahun

pemerintah-hanya-mampu-mengakreditasi-3-000-prodi-tahun-kLamMwbVeGIlustrasi Kegiatan Belajar di Kampus (Foto: dok. Okezone)

JAKARTA – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir mengatakan bahwa kehadiran Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT) sebagai upaya untuk membantu pemerintah dalam mengakreditasi 22.000 program studi (prodi) di Indonesia, baik negeri maupun swasta.

Kemampuan pemerintah dalam penganggaraan hanya mampu untuk 3.000 hingga 4.000 per tahun. Artinya, akreditasi dalam periode lima tahun hanya 15.000 hingga 20.000 dan jumlah tersebut tidak juga mencukupi.

“Bagaimana menjadi mutu jika kemampuan pemerintah tidak mencukupi. Oleh karena itu, dibentuk LAM-PT sesuai dengan bidang profesi masing-masing,” ujar Nasir di Gedung Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Senayan, Jakarta, Selasa (9/12/2014).

Nasir menambahkan, hingga saat ini LAM yang sudah disahkan baru LAM-PT Kesehatan. Untuk ke depannya segera mengikuti untuk bidang teknik, ekonomi bisnis, pendidikan, dan pertanian.

“Untuk LAM-PT Kesehatan sifatnya swasta untuk menjamin mutu dalam menjaga kualitas,” ucapnya.

LAM-PT Kesehatan tersebut sebagai quality insurance agar mutu dari output pendidikan kesehatan di Indonesia lebih baik terutama dalam menghadapi persaingan internasional.

“Kami akan mulai dulu dengan memberikan standarnya nasional. Setelah lulus nasional baru akan diajukan untuk internasional,” ungkapnya. (fsl)

Sumber : okezone.com

2015, 500 Prodi Diakreditasi LAM-PT Kesehatan

2015-500-prodi-diakreditasi-lam-pt-kesehatan-AdKzAhycaE2015, 500 Prodi Diakreditasi LAM-PT Kesehatan (Foto: dok. Okezone)

JAKARTA – Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) dan Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan (LPUK-Nakes) akan mengakreditasi 500 program studi (prodi) untuk tujuh profesi kesehatan. Akreditasi ini ditargetkan mulai dilakukan pada 2015, sedangkan saat ini prodi yang dalam proses akreditasi sebanyak 282 dengan bantuan dana pemerintah.

Pengelola Program Monev dan Litbang Health Professionals Education Quality (HPEQ), Aprilia Ekawati, mengatakan, LAM-PTKes dan LPUK-Nakes merupakan output dari proyek HPEQ yang dirintis sejak 2010. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan melalui sistem akreditasi, uji kompetensi, dan kemitraan.

“Di sisi lain, LPUK-Nakes juga telah mempu membangun sistem dan menyusun metodologi uji kompetensi untuk mahasiswa program profesi dokter, dokter gigi, D-3 keperawatan dan kebidanan,” ujar Aprilia di Gedung Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Senayan, Jakarta, Selasa (9/12/2014).

Ia melanjutkan, memasuki tahun akhir implementasi proyek HPEQ, tantangan yang dihadapi adalah mengawal misi untuk keberlanjutan program HPEQ. Output berupa praktik, baik dan segala dokumen kebijakan maupun dokumen ilmiah yang telah dihasilkan oleh proyek HPEQ, diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan institusi pendidikan profesi kesehatan, maupun untuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

“Akhir periode proyek bukanlah akhir dari upaya penguatan budaya mutu, akan tetapi merupakan masa transisi perpindahan tongkat estafet dari pemerintah kepada masyarakat profesi kesehatan sebagai aktor utama dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi kesehatan. Untuk itu, perlu dirumuskan rencana strategis keberlanjutan program serta komitmen dari seluruh unsur masyarakat profesi kesehatan,” ucapnya.

Aprilia menambahkan, salah satu strategi yang telah dirintis adalah penguatan partisipasi generasi muda dalam penataan sistem pendidikan tinggi kesehatan. Profesional muda kesehatan juga telah berkomitmen membentuk Komunitas Profesional Muda Kesehatan Indonesia untuk menyebarkan semangat kolaborasi interprofesi kesehatan, mengarahkan ego masing-masing profesi.

“Sehingga, diharapkan dapat mempersiapkan diri sebagai pemimpin dan tenaga kesehatan yang berkualitas,” ungkapnya.

Proyek HPEQ telah mengembangkan knowledge management system (KMS) yang merupakan portal data dan informasi terkait pendidikan tinggi kesehatan yang berisikan produk-produk proyek HPEQ, serta berbagai referensi terkait yang dapat diketahui lebih lengkap dengan mengunjungi laman www.kmshpeq.net. KMS HPEQ ini merupakan aset bagi masyarakat profesi kesehatan dan pemerintah. (fsl)

Sumber : Okezone.com

Sambut MEA 2015, Pemerintah Dituntut Perluas Pasar

DSC_0410 DSC_0431 DSC_0386

 

Strategi dan edukasi masyarakat terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 harus lebih dipertegas, tidak hanya all out mempertahankan diri dari gempuran kekuatan ekonomi luar. Sebab jika hanya melakukan kebijakan yang bersifat defensif, berarti sudah memposisikan diri sebagai korban dari integrasi ekonomi ini. Untuk itu, kita tetap berusaha mempertahankan pasar yang ada (defensif), namun secara simultan juga melakukan kebijakan yang menyerang (ofensif) untuk memperluas pasar dan aktivitas ekonomi di negara ASEAN lainnya.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. dalam Seminar Kesiapan Ekonomi Indonesia Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, di Universitas Muhammadiyah Palembang, Sabtu (29/11). Juga berbicara dalam forum tersebut Dewan Pertimbangan APTISI yang juga ekonomi INDEF Prof. Dr. Didiek J Rachbini dan Wakil Ketua APTISI yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia (FRI) Prof. Laode Kamaluddin, dan Rektor UMP Dr. M. Idris. Seminar diikuti pimpinan PT di Palembang, di samping para dosen di UMP.

“Dengan kebijakan demikian, apabila berhasil, maka manfaat optimal bisa dinikmati dari integrasi ekonomi tersebut,” tegas Edy yang juga merupakan mantan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII). Ekspansi ekonomi terjadi, dan ini bisa meningkatkan peluang kerja, peluang usaha, serta peluang ekonomi yang luas bagi para pelaku ekonomi di tanah air, dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat, serta kesejahteraan masyarakat juga menjadi lebih baik.

Dikatakan, seharusnya kebijakan kita juga lebih bersifat ofensif untuk mendapatkan pasar baru di negara anggota ASEAN. Misalnya bagaimana para tenaga kerja profesional kita dan penganggur terdidik juga bisa memanfaatkan bursa kerja di negara ASEAN lainnya untuk memperoleh devisa dari sana. “Demikian juga produk barang-barang kita didorong meningkat produksinya untuk memasarkan hasilnya ke negara ASEAN lainnya,” ungkap Edy.

Harus diingat dengan menyatunya ekonomi ASEAN dalam AEC maka pasar kita berlipat lebih dari dua kali lipat, dari 250 juta menjadi 600 juta orang, total penduduk ASEAN saat ini. Kita bisa membeli bahan baku dari negara ASEAN lainnya dengan pembebasan bea masuk, bisa investasi untuk membangun pembangkit tenaga listrik di Myanmar, tanam modal di Laos, membuat rumah sakit di Brunei Darussalam, mengekspor sepeda motor ke Vietnam, atau bekerja di korporasi raksasa yang ada di Singapura.

Oleh karena itu, agar tidak menjadi korban AEC 2015, harus ada upaya untuk mengakselerasi semua kebijakan ekonomi sehingga daya saing ini meningkat secara lebih cepat. Kita ada harapan untuk itu. Harapan itu muncul karena pemerintahan baru di bawah Jokowi-Jk terlihat cukup agresif dan berupaya memangkas birokrasi yang tidak efisien, memerangi ekonomi biaya tinggi, berusaha menghilangkan berbagai mafia di sektor ekonomi, merelokasi pengeluaran yang tidak efisien untuk membangun infrastruktur.

Ditambahkan, dengan kharisma Presiden Jokowi dan juga kepiawaian Wapres Jusuf Kalla yang seorang ekonom, pelaku ekonomi, dan teknokrat yang berpengalaman, mempunya potensi untuk bisa mengorganisasi dan mengkoordinasi semua jajaran yang ada di kementerian, serta pemerintah daerah untuk bergerak ke arah yang sama serta dengan akselerasi tinggi sehingga ada lompatan daya saing sebelum memasuki era AEC tersebut.

Memang berbagai indikator yang ada sekarang kebih banyak menunjukkan kelemahan, seperti indeks daya saing total, indeks infrastruktur, indeks terkait layanan birokrasi, masih banyaknya pungli, korupsi, dan suap yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Namun itu bukan sesuatu yang statik.

Kemauan politik dari pemerintahan baru untuk percepatan dan perbaikan indikator-indikator itu, bisa memperbaiki daya saing secara revolutif sehingga bisa mengejar ketertinggalan tersebut. Namun boleh jadi akibat respons yang terlambat sebelum ini kita tidak bisa langsung memetik manfaat pada tahun-tahun awal AEC, namun kita harus berpikir untuk jangka menengah dan jangka panjang. Artinya, segala usaha yang dilakukan haruslah dalam perspektif jauh ke depan, bukan semata-mata untuk memasuki tahun pertama AEC, melainkan memenangkan persaingan yang berkelanjutan. Dengan pola pikir dan semangat demikian bisa diharapkan kita dapat memetik manfaat optimal dari MEA.

Terkait UMKM, dikatakan sangat wajar kalau ada kekhawatiran, lebih-lebih usaha mikro yang merupakan bagian terbesar dari UMKM. Hampir semua pelaku usaha kecil-kecil ini tidak melakukan antisipasi AEC, karena sebagian besar pelaku UMKM tidak tahu apa itu MEA 2015. Akibatnya, liberalisasi lewat MEA dianggap sebagai sesuatu yang mengalir, dan hanya diantisipasi dengan kekuatan seadanya dan business as usual. Padahal, MEA berarti kebebasan keluar masuk barang-jasa dari ASEAN, kompetisi bebas, persaingan saling mematikan, dan bisa menjadi hidup-mati bagi pelaku ekonomi.

“Bagaimana mungkin pelaku ekonomi UMKM yang masih berkutat dengan kesulitan usaha untuk memperoleh bahan baku, pemasaran, teknik produksi, hingga permodalan, langsung berhadapan head to head dengan pesaingnya dari Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan negara ASEAN lainnya?,” tegas Edy.

Padahal, Jika dilihat dari pelakunya, UMKM merupakan bagian terbesar dalam piramida bisnis nasional. Namun dari sisi produksi, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, lebih-lebih usaha mikro dan kecil, masih relatif kecil. Ini menggambarkan UMKM lebih kuat dan sangat berperan dalam menciptakan kesempatan kerja. Di tengah perekonomian nasional yang menghadapi problema besar pengangguran, maka peran UMKM menjadi sangat penting. Oleh karena itu, sangat riskan kalau dengan MEA mereka harus gulung tikar dan menciptakan pengangguran besar bagi negeri ini.

Sementara itu, Prof. Laode mengkhawatirkan liberalisasi tenaga kerja ASEAN. “67% tenaga kerja Indonesia paling tinggi lulusan SMP, sedangkan Malaysia, Singapura, dan Filipina tenaga kerjanya 80% lulusan SMA dan PT, ini ancaman bagi tenaga kerja kita yang penganggurannya juga masih tinggi,” ujar Laode.

Sedangkan Prof. Didik Rachbini menyatakan persoalan di ASEAN adalah kesenjangan kekuatan ekonomi yang timpang. Ini mengakibatkan kemanfaatan MEA dinikmati berbeda juga oleh negara-negara anggota ASEAN, bahkan bisa ada yang dirugikan.

Dr. Idris menyatakan, tantangan AEC memang berat, namun sebetulnya peluang kita sangat besar. “Bertambah luasnya pasar harus dimanfaatkan dengan memperbaiki kualitas produk dan SDM kita,” ungkap Rektor UMP tersebut.

Hentikan Dulu Penegerian PTS dan Pendirian PTN Baru

IMG-20141125-WA008 IMG-20141125-WA009

 

Pendirian PTN baru dan penegerian PTS hendaknya segera dihentikan dan dikaji ulang. Menristek Dikti diharapkan tidak meneruskan kebijakan yang dilakukan pendahulunya yang tidak terlalu jelas kriteria penegeriannya.  Setelah ada audit dan kajian yang jelas baru kebijakan ini dilanjutkan secara selektif, dan betul-betul sesuai ketentuan yang ada serta dilakukan secara selektif.

Demikian disampaikan Ketua Umum Aptisi Prof Edy Suandi Hamid MEc dalam dialog dengan Pimpinan PTS di Gorontalo, Senin, 24/11. Dalam dialog tersebut diharapkan Gorontalo bisa menjadi Aptisi Wilayah yang tepisah dari Wilayah Manado.

Dialog berlangsung di kampus Universitas Muhammadiyah Gorontalo dipimpin Rektor UMG Prof Dr Nelson Pomalingo, yang juga menyatakan dana penegerian lebih baik untuk membantu PTS yang masih lemah.

Mengacu pada Permendikbud No 27/2014 tentang Pendirian PTN, dikemukakan Pendirian perguruan tinggi negeri bertujuan untuk:
a. meningkatkan akses pendidikan tinggi diseluruh wilayah Indonesia;
b. meningkatkan pemerataan pendidikan tinggi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal;
c. meningkatkan mutu sumber daya manusia di daerah untuk mendukung
pembangunan;
d. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
e. melindungi hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi yang
berkualitas.

Kita lihat, dua belas PTN baru yang diresmikan September lalu misalnya, tujuh diantaranya di kota besar Jawa seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung, yang akses masuk PTnya mudah, SDM daerah sudah baik, dan jauh dari tertinggal. Jadi, tak sejalan dengan aturan yang baru dibuat tersebut. Memang ada di Papua dan Aceh, yaitu Institut Seni dan Budaya Indonesia Tanah Papua dan Institut Seni dan Budaya Indonesia Aceh, yang mungkin bukan program yang mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat di sana.

Semangat penegerian harus dilihat dari jiwa peraturan tersebut, bukan hanya karena permintaan atau desakan pihak tertentu. Terlebih lagi penegerian PTS yang sudah diketahui berpotensi menimbulkan masalah.

Disamping berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat dengan PTS yang sudah ada, menambah beban APBN, juga berpotensi masalah terkait status kepegawaian yang kini ramai dari eks PTS tersebut seperti yang diakui sendiri oleh Menristek dikti.

APTISI sangat mendukung untuk pendirian PTN ataupun penegerian untuk meningkatkan pemerataan pendidikan tinggi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, seperti di daerah-daerah perbatasan yang kita sering berada pada posisi inferior.

Namun jika seperti yang dilakukan sekarang tentu kurang tepat, dan sebaiknya dana yang ada digunakan untuk membantu penguatan PTS yang sudah ada. Padahal dana untuk satu PTN baru itu bisa dialokasikan untuk puluhan PTS, dan ini bisa lebih bermanfaat.

Simulasi Borang AIPT Akbid dan Universitas Dehasen Bengkulu

Ketua Yayasan Dehasen Bengkulu Dr Bando Amin ch Kader mengatakan dalam era persaingan yang semakin ketat sumber daya manusia harus betul-betul kompetitif dan cerdas. Untuk itu perguruan tinggi harus bisa menghasilkan SDM yang unggul, dan mengajarkan kewirausahaan bagi mahasiswanya.

Dr Bando Amin yang juga Bupati Kepahyang, Bengkulu, menyampaikan hal itu dalam pembukaan Simulasi, Review, dan Pendampingan Akreditasi Institusi untuk Universitas dan Akbid Dehasen Bengkulu oleh APTISI Pusat Jum’at 21 November di Bengkulu. Pelatihan diikuti 30an tim AIPT dari kedua institusi tersebut hingga Minggu.

Bando Amin juga mengingatkan agar PT juga peduli pada persoalan yang ada di masyarakat, seperti pengangguran dan kemiskinan. Ia mencontohkan bagaimana Ia sebagai bupati bekerjasama dengan perguruan tinggi mendidik masyarakat agar menanam tanaman yang memiliki produktivitas tinggi di daerahnya bekerja sama dengan lembaga yang ada di Jepang.

Dalam acara yang sama Ketua Umum APTISI mengapresiasi apa yang disampaikan Ketua Yayasan Dehasen tersebut. Dikatakan, memang PT diharapkan tidak terjebak pada rutinitas, dan harus juga membantu memecahkan problematik di masyarakat.

Tetapi itu tidak boleh mengabaikan tugas pokok PT dan juga selalu menjaga kualitas PTnya. Untuk itu AIPT harus dipersiapkan serius sebagai bagian hidup-mati dari sebuat PT.

Hadir dalam acara tersebut Direktur Akbid Ice Rajizah, Wakli Rektor 1 Universitas Dehasen Sigit, dan Wakil Rektor 2 Dr Rita Prima Benryanti. Sebagai reviewer dari APTISI adalah Neni Meidawati, Fitri Nugraheni, dan Faisol AM.

DSC_0092 DSC_0093 DSC_0105 photo DSC_0111 DSC_0108 DSC_0109 S0987181 S0018001

 

APTISI Simulasi dan Review Borang AIPT UNPAB Medan

D A IMG-20141113-WA010 IMG-20141113-WA009

 

APTISI melakukan latihan review borang, pendampingan, dan simulai borang Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan 12-13 November. Kegiatan dibuka oleh Rektor UNPAB M Isa Indrawan dan diikuti 40an peserta dari Tim AIPT dan pimpinan tingkat fakultas dan universitas.

Dalam sambutan pembukaannya Rektor UNPAB M Isa Indrawan berharap timnya dapat memetik manfaat dari pendampingan ini dan setelahnya melakun perbaikan borang sesuai yang disarankan tim APTISI.

Dikatakan, perkembangan UNPAB sangat pesat beberapa tahun terakhir, dan semua prodi sudah terakreditasi B. Untuk itu akreditasi institusi menjadi sangat bermakna untuk mendukung pengembangan UNPAB lebih lanjut.

Tim APTISI yang dipimpin langsung oleh Ketua APTISI Edy Suandi Hamid yang didampingi wakil bendahara Neni Meidawati menyampaikan optimismenya akan hasil AIPT UNPAB sepanjang melengkapi apa yang sudah disarankan tim.

Sebelumnya Tim APTISI juga telah melakukan pendampingan di banyak PTS antara lain di Bengkulu, Palembang, Jakarta, Bandung, Buton, dan lain-lain.