Lokakarya “Penyusunan Borang Akreditasi Perguruan Tinggi”

IMG-20150122-WA014

APTISI Wilayah IX-A Komisariat Luwuk dan Tana Toraja menyelenggarakan Lokakarya Penyusunan Borang Akreditasi Perguruan Tinggi pada tanggal 22-25 Januari 2015 bertempat di Gedung OntaE Luwu Sorowako Sulawesi Selatan.

Untuk menjawab peluang dan tantangan tersebut, diperlukan pemahaman yang komprehensif dalam mempersiapkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri dan berkelanjutan. Berdasarkan pemikiran tersebut mendorong perlunya diadakan Lokakarya Penyusunan Borang Akreditasi Perguruan Tinggi. Lokakarya ini diawali dengan seminar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang Bermutu Menuju Asean Economic Community.

Tujuan Lokakarya :

  1. Memberi informasi tentang pengelolaan perguruan tinggi yang bermutu sesuai standar nasional.
  2. Menyiapkan sumberdaya manusia perguruan tinggi yang mampu menyusun, mengisi, dan menilai dokumen borang perguruan tinggi secara baik dan benar.
  3. Meningkatkan kemampuan pengelola perguruan tinggi untuk mengembangkan perguruan tinggi yang bermutu berdasarkan standar akreditasi dan evaluasi mutu internal secara berkelanjutan.

Peserta Lokakarya adalah seluruh PTS yang ada di Komisariat Luwu dan Tana Toraja terdiri dari : Pimpinan Perguruan Tinggi, Lembaga Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, dan Dosen.

Narasumber Lokakarya :

  1. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec
  2. Prof. Dr. Cristantius, M.Sc. (Universitas Satya Wacana, Salatiga)
  3. Dra. Neni Meidawati, M.Si, Ak (Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, Akreditasi A)

Kajian, Kebijakan Perguruan Tinggi

Kewajiban program S-1 membuat makalah yang terbit di jurnal ilmiah dan program S-2 menyelesaikan minimal 72 SKS dinilai memberatkan perguruan tinggi.

Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) meminta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristek dikti) mengevaluasi kebijakan dan aturan yang tidak realistis di lingkungan pendidikan tinggi.

Pasalnya, banyak aturan selama ini menghambat daya saing pendidikan tinggi dan menyulitkan posisi Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Ketua Umum Aptisi Edy Suandi Hamid mengatakan aturan-aturan yang menghambat itu, antara lain, kewajiban program S-1 membuat makalah yang terbit di jurnal ilmiah, kewajiban program S-2 menyelesaikan minimal 72 SKS, dan pembatasan penuntasan kuliah S-1 hanya dalam 4-5 tahun.
Menurut dia, setiap tahun dari jumlah lulusan PTS yang mencapai 800 ribuan orang, hanya 30 ribuan yang bisa memasukkan makalah ke jurnal ilmiah. “Lalu apakah sisanya yang banyak ini tidak lulus?” tanyanya dalam dialog antara Kemenristek Dikti dan anggota Aptisi di Jakarta, kemarin.

Di sisi lain, peraturan Menteri mengenai kewajiban program S-2 menyelesaikan minimal 72 SKS juga sangat memberatkan.

“Di Eropa saja rata-rata SKS magister hanya 30-40 SKS, bahkan ada yang sampai 15 SKS sehingga bisa diselesaikan hanya dalam 11 bulan. Jadi dengan 72 SKS mau berapa tahun untuk kuliah S-2?” kata dia.

Kewajiban minimal 72 SKS, tambah Edy, akan menyulitkan perguruan tinggi di Indonesia untuk bersaing dengan perguruan tinggi Negara-negara ASEAN yang tidak punya beban berat dalam menyelesaikan S-2. “Dikhawatirkan warga Indonesia yang mau mengambil S-2 lebih memilih perguruan tinggi Negara-negara tetangga kita lantaran beban belajarnya tidak terlalu lama,” kata dia.

Sekjen Aptisi Suyatno menambahkan aturan yang membatasi penuntasan kuliah S-1 hanya 4 – 5 tahun ( 8 – 10 semester) tidak cocok untuk orang-orang yang kuliah dan harus nyambi kerja.

“Karena itu, sudah sepatutnya dievaluasi,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua Divisi Pengembangan dan Bisnis Naba Aji Notoseputro mengutarakan aspirasi APTISI yang mewakili 90% dari perguruan tinggi dan melayani 70% mahasiswa se Indonesia, mesti diakomodasi. “Evaluasi kebijakan pendidikan tinggi dibutuhkan agar PTS kita berdaya saing kuat menghadapi tantangan dan peluang MEA “ pungkas Direktur BSI itu.

PTS Naik Drastis

Pada kesempatan itu, Edy mempertanyakan bertambahnya PTS secara drastis dalam tiga minggu di akhir kepimpinan Mendikbud M Nuh. “ Pada 12 Oktober ada 3.100 PTS, lalu 7 November sudah ada sekitar 3.180 PTS, ada pertambahan 80 PTS. Apakah ini dibarengi pengawasan terhadap mutu?”.

Edy juga mempertanyakan penegerian PTS, yang pada 2014 ada 12 PTS jadi PTN, tapi kebanyakan terjadi di Pulau Jawa. “ Seharusnya penegerian pada PTS di daerah terpencil, perbatasan dan pemekaran.

Menristek Dikti M. Nasir menyampaikan pihaknya akan meninjau kembali aturan-aturan yang ada. “Secara pasar, perguruan tinggi harus kompetitif dan mutu pun tak bisa ditinggalkan.” (Ant/H-2)

Sumber : Media Indonesia Cetak Terbit Tanggal, 9 Januari 2015

Pemerintah Gandeng Swasta untuk Riset

JAKARTA, KOMPAS – Anggaran riset di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi hanya sekitar Rp.12 triliun atau 30 persen dari anggaran kementerian itu yang sebesar Rp.40 triliun. Adapun anggaran riset keseluruhan di Indonesia baru mencapai 0,09 persen dari pendapatan kotor Indonesia. Padahal idealnya 1 persen. Untuk itu, pemerintah akan menggandeng dunia usaha agar bersedia bekerja sama dengan mengalokasikan dana penelitian bagi pendidikan tinggi.

Itu dikemukakan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhamad Nasir, di Jakarta, Kamis (8/1), seusau berdiskusi dengan anggota Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi). “Dari 0,09 persen itu, 74 persen biayanya dari pemerintah. Anggaran riset kita kalah jauh dari negara ASEAN lain, seperti Thailand (0,25 persen), Malaysia (1 persen), dan Singapura (2,6 persen),” ujarnya.

Setidaknya, akan ada sejumlah bidang riset yang akan dibuka peluang kerja samanya dengan dunia usaha, yakni pangan, energi material maju, teknologi informasi, pertahanan dan keamanan, serta kesehatan.

Sekretaris Jenderal Aptisi Suyatno menambahkan, sebagian besar riset yang dilakukan untuk kepentingan dokumen, bukan riset inovasi dan terapan. Padahal, Indonesia mempunyai potensi besar riset berbagai bidang. Agar riset berkembang harus ada jurnal elektronik yang dapat diakses dengan mudah. “Kalau riset bagus, akan dikutip orang dan riset di Indonesia akan diakui,” ujarnya.

Namun, sebelum membuat jurnal, baik nasional maupun internasional, lanjut Suyatno, harus ditumbuhkan budaya akademik, termasuk riset di kampus. “Diperkuat sarana pembelajaran, laboratorium dan bengkel. Jangan hanya teori,” ucapnya.

Hapus Kopertis

Pada saat diskusi, Nasir kembali mengutarakan rencananya membentuk Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk mengelola perguruan tinggi negeri dan swasta. Artinya Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang terbagi dalam 13 wilayah akan berganti nama. Selama ini, layanan perguruan tinggi swasta ditangani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Umumnya, perguruan tinggi negeri menghadapi kendala anggaran dan perguruan tinggi swasta mengalami masalah pengelolaan institusi.

“Rekonstruksi kebijakan pendidikan tinggi ini untuk membangun komunikasi antara negeri dan swasta dalam satu forum, demi meningkatkan daya saing kita menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN. Namun, ini masih proses. Saya akan buat percobaan di Jakarta dulu,” papar Nasir.

Ketua Umum Aptisi Edy Suandi Hamid berharap langkah ini dapat segera terealisasi karena sudah lama diperjuangkan oleh Aptisi dan sudah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan pendirian Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Seharusnya, jika undang-undang itu dijalankan, Kopertis sudah tidak ada lagi per Agustus 2014.

“Harapannya, lembaga itu tak hanya diisi orang perguruan tinggi negeri saja,”ujarnya. (LUK)

Sumber : Kompas Cetak Terbit, tanggal, 9 Januari 2015

Anggaran Riset Sudah Besar

Tak ada alasan riset tidak maju karena dana kurang

JAKARTA – Rektor Universitas Hamka (Uhamka) Suyatno mengatakan, anggaran untuk riset yang tersedia di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek dikti) sudah cukup besar. Untuk 2015 nilainya sekitar Rp.1,9 triliun. “Anggaran riset sebesar itu sudah luar biasa. Apalagi untuk riset pendidikan tinggi,” ujar Suyatno di Jakarta, Kamis (8/1).

Karena itu, tidak ada alasan lagi riset buruk karena karena anggaran riset yang minim. Sebab, anggaran untuk riset saat ini makin membaik. Namun, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta juga harus memperbaiki sistem penjaminan mutu internal. Itu bisa dilakukan dengan memperkuat sumber daya manusia (SDM).

Suyatno mengatakan hal ini tidak bisa ditawar. Dosen harus menjaga kualitasnya dan mahasiswa juga harus menumbuhkan budaya akademik di kampus. Menurutnya, pengabdian masyarakat yang dilakukan harus mulai berbasis riset. Sehingga, hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, guna meningkatkan kualitas perguruan tinggi ia mengatakan harus diperkuat sarana pembelajarannya, seperti laboratorium dan bengkel “Pendidikan jangan hanya teori saja,” katanya.

Riset yang dilakukan kalangan perguruan tinggi harus diarahkan untuk kepentingan inovasi. Ia mencontohkan, jika Indonesia kekurangan listrik, riset harus diperbanyak guna menciptakan energi baru.

Suyatno mengatakan, di kalangan ASEAN, riset dan jurnal di Indonesia berada diperingkat paling bawah. Terutama jika dibandingkan dengan Singapura, Malaysia dan Thailand. Bahkan dengan Miyanmar saja, riset dan publikasi jurnal Indonesia kalah.

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Edy Suandi Hamid mengaku riset di Indonesia masih kalah dibandingkan dengan riset di Malaysia, Singapura dan Thailand.

Namun terkait dana riset, ia mengungkapkan dana riset Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan dana riset Nepal. Karena itu, ia berharap dengan pengintegrasian Kemenritek dengan Pendidikan Tinggi, riset bisa menjadi perhatian dan fokus pemerintah.

Menurut Edy, dana riset di Indonesia masih terbatas. Ia berharap dengan berbagai penghematan yang dilakukan pemerintah, alokasi dana akan dimasukkan untuk menambah dana riset.

Selain itu, publikasi jurnal melalui e-journal juga harus ditingkatkan. “Sebab, saat ini hanya 30 ribu jurnal dan 800 ribu jurnal yang dipublikasikan per tahun, sisanya mau dikemanakan,” katanya.

Menristek dikti M Nasir mengatakan, perguruan tinggi harus didorong untuk terus melakukan berbagai riset. Ia pun mendorong publikasi di jurnal yang berkualitas dan punya reputasi baik.

Nasir mengatakan, riset bukan hanya dinaikkan secara kuantitas. “Namun yang lebih penting secara kualitas riset harus ditingkatkan. Termasuk publikasinya,” ujarnya.

Publikasi riset, ujar dia, bisa dilakukan di jurnal internasional dan nasional. Selain memperbaiki dan meningkatkan riset, perguruan tinggi juga harus meningkatkan mutu dan akreditasinya.   ad: ahdi nur aminah.

Sumber : Republika Cetak Terbit Tanggal, 9 Januari 2015

Riset dan Jurnal Indonesia Masih di Tingkat Terbawah di ASEAN

riset-di-laboratorium-ilustrasi-_130429000406-573

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menurut International Labor Organisation (ILO),  pada 2015 angkatan kerja Indonesia sebesar 137,382 juta. Ini mewakili 40 persen dari angkatan kerja 10 negara ASEAN.

Namun walaupun Indonesia memiliki angkatan kerja terbesar di ASEAN tetapi tingkat pendidikan angkatan kerja masih terendah. Bahkan riset dan jurnal Indonesia masih tingkat terbawah di ASEAN.

Rektor UHAMKA, Profesor  Suyatno mengatakan, di ASEAN riset dan jurnal di Indonesia pada peringkat paling bawah. Terutama jika dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Thailand.

“Dengan  Myanmar saja, riset dan publikasi jurnal  Indonesia kalah. Kalau dengan Vietnam ya hampir setara,”katanya di Jakarta, Kamis, (8/1).

Jadi,  ujar dia, memang peran pemerintah harus semakin diperbesar. Dalam arti,  peningkatan mutu pendidikan, terutama pendidikan tinggi termasuk riset dan publikasi jurnalnya.

Indonesia harus meningkatkan kualitas perguruan tinggi agar tidak semakin tertinggal dengan negara-negara tetangganya. Selain jumlah riset terapan harus diperbanyak, Informasi Teknologi (IT) juga harus diperbaiki, begitu pula  sistem informasi harus diperkuat.

“Pentingnya peningkatan IT dan sistem informasi berguna bagi riset. Sebab IT akan memberikan informasi yang banyak bagi para peneliti, selain itu juga penguatan IT mempermudah  peneliti untuk mempublikasikan jurnalnya melalui e-journal sehingga  akses perguruan tinggi semakin luas,”kata Suyatno.

Selama ini, terang dia, hasil riset dan penelitian di Indonesia hanya menumpuk-numpuk di perpustakaan. Tidak dipublikasikan secara luas melalui e-journal.

“Padahal negara-negara ASEAN lainnya sudah aktif mempublikasikan riset mereka melalui e-journal. Sekarang saatnya para peneliti Indonesia mempublikasikan hasil risetnya lewat e-journal agar hasilnya bisa diketahui publik maupun masyarakat internasional,”kata Suyatno.

Kalau jurnal banyak dipublikasikan lewat e-journal, maka jurnal ini bisa dipelajari oleh masyarakat internasional. Bisa juga diterapkan oleh perusahaan yang tertarik.

“Ini akan membuat peneliti kita diakui keilmuwannya di dunia internasional. Jangan biarkan hasil riset hanya teronggok dalam bentuk kertas, budayakan e-journal,” katanya.

Sejumlah negara ASEAN yang maju risetnya antara lain Singapura, Malaysia, dan Thailand. Indonesia masih  kalah dengan mereka.

“Sudah saatnya kita mengejar ketertinggalan di bidang riset dan penerbitan jurnal. Apalagi sekarang sudah mulai masuk persaingan global dengan ada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” ujarnya.

Sumber : Republika Online

 

 

Hapus Dikotomi PTN-PTS, Kopertis Dibubarkan

2015-01-08_21 15 00-7296_1_ristek.jpg2

Guna meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia dikotomi dan diskriminasi antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mesti dihapus.Untuk itu,Kemenristek Dikti akan mendirikan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LPPT) sekaligus membubarkan keberadaan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Saat ini terdapat 12 wilayah Kopertis yang bertugas memberi pelayanan kepada kampus swasta seluruh wilayah Indonesia. Pegawai Kopertis umumnya PNS dari Direktorat Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) atau dari PTN-PTN di wilayah masing-masing.

“PTN dan PTS  harus punya cara pandang  sama menuju kualitas.Sebab itu, dikotomi dan diskriminasi yang terjadi antara keduanya  kita hapus. Kita bentuk lembaga baru LPPT dan membubarkan  Kopertis,” kata Menristek Dikti, M Nasir pada Penghapusan Kopertis, menurut Nasir juga bentuk  efisiensi. Sedangkan LPPT, Lembaga ini bertugas memberikan pelayanan kepada kampus negeri dan swasta. Ia  berharap keberadaan LPPT ini dapat  mengjangkau seluruh provinsi di Indonesia seperti Kopertis saat ini. Dengan adanya LPPT ini, Nasir mengatakan PTN dan PTS yang ada di Indonesia tengah atau timur tidak perlu jauh-jauh berkunjung ke Jakarta.

Dengan begitu, kata dia,  urusan birokrasi pendidikan tinggi yang rutin setiap tahun dapat diselesaiakan di LPPT wilayah masing-masing. Sehingga dapat  menghemat anggaran untuk datang ke Jakarta. “Namun LPPT prosesnya bertahap untuk sementara pertama kita bangun LPPT di Jakarta dulu sebagai pilot project,”cetusnya. Ketua Umum APTISI Edy Suandi  Hamid menyatakan jajaran Aptisi sepakat dan  menyambut baik pembubaran Kopertis menjadi LPPT. Menurut Edy lembaga tersebut sesuai dengan amanat  pada UU Pendidikan Tinggi mengganti Kopertis.

“Itu bagus  hilangkan dikotomi PTN dan PTS dan sudah lama seharusnya LPPT berdiri gantikan Kopertis,” kata Edy. Namun dia berharap, mengingat pengawasan dan pembinaan PTN  dan PTS  menjadi satu atap di LPPT, Aptisi dapat dilibatkan,” Ya karena mengurus juga PTS sebaiknya di LPPT dari Aptisi atau kalangan PTS dilibatkan jangan selalu unsur dari PTN, sebab yang banyak mengetahui masalah PTS kan dari kami kami,” cetus Edy. Dalam kesempatan itu, Edy mengingatkan ke depan dalam kebijakan pendidikan tinggi, Kemenristek Dikti dapat terus melakukan dialog dengan Aptisi yang memiliki 3000 lebih anggotanya di seluruh tanah air.

“Kita minta Menristek Dikti dapat mengaudit kebijakan kementerian sebelumnya yang memberatkan PTS atau juga program pendidkan lainnya,” ungkap dia. Mantan Rektor UII DIY ini mencontohkan adanya kebijakan program S2 dengan 72 SKS, padahal di negara maju hanya cukup 32 SKS. Sekjen Aptisi, Suyatno dan Ketua Aptisi  Divisi Pengembangan dan Bisnis, Naba Aji menambahkan Aptisi mewakili 90 persen dari PT se Indonesia yang melayani 70 persen mahasiswa dan 70 persen dosen di Indonesia siap memberi kontribusi pada pemerintah dalam menyiapkan SDM agar mempunyai daya saing kuat menghadapi tantangan dan peluang dalam era MEA.

Sumber : Media Indonesia.com

Perguruan Tinggi Harus Fasilitasi Pengembangan Dosen

edy-suandi-hamid-_130604143812-890

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Perguruan tinggi harus memfasilitasi dan menstimulus para dosen untuk mengembangkan diri, kata Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Edy Suandi Hamid.

“Pengembangan dosen memang bukan hanya sekadar pendidikan formal tetapi juga berbagai pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensi dan spesialisasi di bidangnya,” kata Edy di Yogyakarta, Senin.

Pada era liberalisasi pendidikan saat ini, kata dia, pengembangan dosen harus terus menerus dilakukan perguruan tinggi. Iklim untuk studi lanjut harus dibangun, dan harus dianggap sebagai kebutuhan baik bagi dosen maupun lembaga.

Menurut dia, dosen harus menguasai bidangnya secara mendalam, yang bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai pelatihan, kursus, seminar, dan melakukan riset untuk meningkatkan daya saing.

Selain itu juga menulis buku teks atau buku referensidan mendialogkan pemikirannya dengan mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal ilmiah baik lokal maupun internasional.

“Hal itu berarti lembaga pendidikan tinggi harus memfasilitasi dan menstimulus para dosennya untuk melaksanakan kegiatan tersebut,” katanya.

Namun, kata dia, persoalannya adalah perguruan tinggi terkadang terbatas menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut sehingga kurang memperhatikan aspek seperti itu.

Di sisi lain sebagian besar dosen juga terbatas kemampuan finansialnya. Akibatnya, pengembangan dosen menjadi terbatas, dan sekadar memenuhi kaidah formal saja.

Ia mengatakan jika hal semacam itu terjadi, maka kualitas dosen dan perguruan tingginya akan rendah, dan ini akan menyulitkan manakala nanti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 sudah berlaku.

“Lulusannya juga kurang cakap sehingga tidak kompetitif berhadapan dengan tenaga kerja terdidik dari perguruan tinggi ASEAN lainnya,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) itu.

Sumber : Republika Online

APTISI: Kampus Diminta Pelopori Gerakan Kendalikan Rokok

rokok-tak-hanya-menjadi-penyebab-kanker-paru-tapi-juga-_141112120422-277Rokok tak hanya menjadi penyebab kanker paru, tapi juga beragam kanker lainnya.

 

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Kampus perlu mempelopori dan menciptakan gerakan mengendalikan konsumsi rokok, kata Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Edy Suandi Hamid.

“Hal itu sungguh bermakna, karena kampus yang merupakan bagian dari elit generasi muda menjadi sasaran utama bagi industri rokok,” katanya pada seminar ‘Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kampus’, di Yogyakarta, Kamis.

Untuk mencegah hal itu, kata dia, kampus perlu dibersihkan dari asap rokok. Seluruh kampus diharapkan menerapkan kawasan tanpa rokok. “Hal itu memang tidak mudah. Insan kampus yang seharusnya ikut mendukung gerakan tersebut seperti pimpinan universitas dan fakultas, pimpinan yayasan, dan dosen sampai saat ini masih ada yang menjadi perokok,” katanya.

Namun, menurut dia, hal itu bukan alasan untuk menolak ajakan mewujudkan kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus. Para perokok itu perlu “disadarkan” secara bertahap mengurangi konsumsi rokoknya. Ia mengatakan kalau tidak bisa, mereka harus disadarkan untuk menghargai hak masyarakat kampus lain yang tidak ingin menjadi korban dari asap rokok.

Artinya, tindakan mengkonsumsi rokok tidak dilakukan di lingkungan kampus. Merokok di lingkungan kampus menimbulkan pencemaran yang membahayakan dan bisa menjadi proses pendidikan yang tidak baik. “Hal itu dapat menstimulus lebih banyak warga kampus untuk menjadi perokok,” kata Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.

Menurut dia, upaya yang dilakukan Aptisi tidak hanya berupa imbauan, tetapi juga bekerja sama dengan berbagai pihak pengendali ancaman bahaya merokok. Kerja sama itu antara lain dilakukan dengan Tobacco Control Support Center-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI) dan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau.

“Kerja sama tersebut menunjukkan keseriusan Aptisi agar anggotanya yang lebih dari 3.400 perguruan tinggi swasta dapat bersama-sama mengendalikan konsumsi tembakau di Tanah Air,” katanya.

Sumber : Republika Online

APTISI Kerja Sama dengan MTCC adakan Seminar di Yogyakarta

IMG-20141218-WA010

Bekerja sama dengan Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC), APTISI mengadakan Seminar Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kampus, yang diadakan APTISI di Hotel Grand Zury, Yogya, Kamis (18/12). Acara diikuti wakil dari pimpinan PTN dan PTS se Jateng dan DIY. Bertindak sebagai pembicara Ketua Umum APTISI Prof Edy Suandi Hamid dan Bambang Sulistomo SIP MSi dari Lembaga Pengkajian Sosial Politik dan Ketahanan Nasional.

Prof Edy Suandi Hamid mengatakan, Perguruan tinggi harus berdiri di garda depan untuk memberikan edukasi pada publik dan menjadi gerakan masyarakat dalam mengendalikan konsumsi rokok di tanah air. Tanpa adanya gerakan masyarakat maka hampir mustahil bisa mengendalikan konsumsi rokok untuk melawan hegemoni industri rokok yang dengan dana tak terbatas bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah, media massa, bahkan juga insan akademis.

Dalam seminar yang diadakan di Hotel Grand Zury, Yogya, Kamis (18/12) Ketua Unum APTISI mengingatkan, biaya sosial dari konsumsi rokok jauh lebih tinggi dari pendapatan yang diperoleh dari cukai tembakau. Oleh karena itu pemerintah seharusnya serius mengkampanyekan bahaya merokok yang jelas-jelas menurunkan produktivitas nasional. Pemerintah jangan tunduk pada industri rokok. Kampus-kampus juga harus berani menjadikan kampus sebagai kawasan tanpa rokok, menolak bantuan-bantuan dan beasiswa dari industri rokok, serta tidak membiarkan industri rokok menjadi sponsor kegiatan di kampus.

APTISI merasa perlu dan peduli untuk terlibat dalam upaya menekan konsumsi rokok karena memahami berbagai bahaya penyakit dan merosotnya produktivtas nasional yang diakibatkan oleh konsumsi rokok tersebut. Dalam Anggaran Dasar APTISI disuratkan salah satu tujuannya adalah “Mengembangkan serta meningkatkan kemampuan anggota untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi luhur, serta berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global”. Dengan tujuan ini maka mau tidak mau APTISI harus ikut turun tangan mengendalikan konsumsi rokok yang begitu pesat dan menurunkan daya saing Bangsa. APTISI dan segenap elemennya perlu ambil bagian gerakan pengendalian rokok untuk ikut memperjuangkan “hak kesehatan publik”.