Bantuan Pendidikan Sesuai Jenis PTS

PEMERINTAH berencana mengelompokkan perguruan tinggi swasta (PTS) untuk mengucurkan bantuan pendidikan seadil-adilnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai tahun depan.

“Ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membuat Grouping tiap PTS. Kemudian Grouping itu kami pelajari proporsional,” kata Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim saat menanggapi usulan pengamat pendidikan Yahya Muhaimin di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Yahya yang juga mantan Menteri Pendidikan Nasional periode 1999-2001 menyatakan penaikan anggaran pendidikan tahun depan selain untuk pemerataan akses pendidikan SD-SMA, juga perlu memperhatikan keberadaan PTS.

Perhatian itu mencakup dana hibah, bantuan operasional pendidikan, dan dana penelitian. Dengan begitu, PTS tidak tertinggal jauh dari ancaman perguruan tinggi asing saat MEA diberlakukan.

Musliar mengakui saat ini Kemendikbud memikirkan porsi anggaran bagi PTS, terutama meningkatkan dana hibah untuk PTS.

“Kami memang sedang memikirkan bagaimana PTS bisa mendapat lebih baik. Misalnya, kami buat berupa competitive grant, yakni PTS membuat penelitian disertai dengan proposalnya. Yang layak akan diberikan insentif lebih kepada PTS bersangkutan,” tutur dia.

Namun, pengalokasian bantuan pendidikan, Musliar menegaskan, tidak dipukul rata.

“Kalau dibagi rata, bantuan pendidikan itu tidak mungkin. Sebab kemampuan tiap PTS berbeda, ada yang mapan, ada menengah dan ada yang kecil. Dengan begitu, model Grouping PTS amat penting,” tukasnya.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Dikti Kemendikbud Agus Subekti mengatakan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) tahun depan akan bernilai sama dengan BOPTN tahun ini, yakni Rp.3 triliun.

“Namun, kami berharap dapat ditingkatkan,” kata dia di sela Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas).

Dia menjelaskan, berdasarkan UU Pendidikan Tinggi, 30% dana BOPTN dipakai untuk penelitian. Sisanya, untuk operasional PTN melalui uang kuliah tunggal (UKT) dan pengabdian masyarakat. “BOPTN tidak boleh untuk honor dan membangun gedung,” pungkasnya. (Bay/H-2)

 

Sumber : Media Indonesia Cetak terbit, 20 Agustus 2014, halaman 15

Comment :

Leave Your Footprint