30 PTS Terancam Tak Bisa Beri Ijazah

SOLO – Ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang mewajibkan akreditasi institusi untuk pergururan tinggi swasta (PTS) dan perguruan tinggi negeri (PTN) dinilai memberatkan PTS. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Jateng Prof Dr Brodjo Sudjono menyebut 30 perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah tak siap untuk memproses akreditasi di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Padahal jika tak terakreditasi, mereka terancam tak bisa mengeluarkan ijazah.

”Ada sekitar 15% dari 250 PTS di Jawa Tengah. Ya, 30-an PTS yang belum bisa memproses akreditasi institusi. Kami perguruan tinggi swasta merasa dipersulit untuk akreditasi institusi. Padahal jika tidak terakreditasi, PTS tersebut tak boleh mengeluarkan ijazah untuk lulusannya,” kata Brodjo, di sela-sela Workshop Implementasi Kerja Sama Internasional PTS, di aula Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Menurut Brodjo, karena berbagai persyaratan, sekitar 700 PTS di Indonesia kesulitan untuk mengikuti akreditasi. Dari jumlah itu, 30 di antaranya berada di Jawa Tengah.

Dia menyebutkan, akreditasi bagi PTS merupakan kesulitan tersendiri karena lembaga yang bisa memberikan akreditasi hanya BAN PT. Padahal UU Pendidikan Tinggi juga mengatur mengenai Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Dengan hanya ada satu lembaga akreditasi, PTS kesulitan untuk memprosesnya. ”Persyaratan yang ditentukan untuk akreditasi juga sangat sulit bagi PTS. Ini sama saja mempersulit PTS. Kami dari PTS ini tidak meminta apa-apa, cuma perlakuan yang sama,” kata Brodjo.

Konsekuensi

Keharusan akreditasi itu sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Menurut dia, UU itu dikeluarkan pemerintah per 10 Agustus 2012. Kendati demikian, pemerintah memberikan masa transisi kepada perguruan tinggi hingga dua tahun sejak UU itu diberlakukan.

Peraturan, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap PTS, menurut Brodjo, semakin kehilangan ruh pendidikannya dan menjelma menjadi predator. Sementara itu, Rektor Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Prof Dr Ongko Cahyono mengakui, persyaratan akreditasi institusi sangat menyulitkan PTS. Kesulitan terutama dalam hal dokumentasi beberapa item yang yang disyaratkan BAN PT untuk akreditasi institusi.

Hal senada juga dikemukakan Rektor Unisri Prof dr Kapti Rahayu. ”Dokumentasi memang harus lengkap. Padahal salah satu kelemahan kami adalah dalam hal dokumentasi. Namun sebenarnya itu sudah jadi ketentuan. Jadi, tidak bisa dibilang menyulitkan PTS,” kata Prof Kapti. (G18-60)

 

 

Sumber : Suara Merdeka.com

Comment :

Leave Your Footprint