APTISI : Kebijakan Pendidikan Pemerintahan Baru Harus Lebih Membumi

Kebijakan pendidikan pemerintahan yang baru harus lebih membumi, melihat realitas yang ada, memberdayakan semua potensi masyarakat untuk terlibat, adil, dan dapat melakukan akselerasi dunia pendidikan Indonesia, baik kuantitas maupun kualitasnya. Ini bukan saja untuk melasanakan prinsip education inclusion atau education for all, tetapi juga untuk mengejar ketertinggalan bangsa ini sebagai akibat masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia Indonesia, sehingga banyak potensi tidak tergarap optimal dan daya saing bangsa yang relatif rendah. Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Prof. Dr. Edy Suadi Hamid, MEc. pada jumpa pers yang digelar di Yogyakarta, pada Senin 1 September 2014. Turut hadir dalam acara jumpa pers Wakil Ketua APTISI, George Iwan Marantika, MBA.

Disampaikan Prof. Edy Suandi Hamid, hal ini menjadi penting karena semakin terbukanya dunia ini, yang membuat peluang semakin besar untuk masuk ke negara lain dan Indonesia pun akan dengan mudah menjadi tujuan bagi bangsa lain untuk masuk. Ini menjadi semakin mendesak karena muali akhir tahun depan ASEAN Economic Community mulai diimplementasikan, yang membuat lalulintas intra-ASEAN untuk produk barang, jasa, tenaga kerja, investasi, dan modal dari ASEAN menjadi lebih bebas.

“Tanpa kualitas sumberdaya manusia yang baik dan daya saing yang tinggi akan sulit bagi kita masuk ke pasar ASEAN lain, bahkan bisa meminggirkan kita sehingga menjadi penonton di negeri sendiri. Hal ini bisa terjadi di semua sektor, termasuk pendidikan,” paparnya.

Lebih lanjut disampaikan Prof. Edy Suandi Hamid, kebijakan-kebijakan pendidikan banyak dilandasi oleh tujuan yang sangat baik dan mengarah pada peningkatan kuantitas dan kualitas, namun seringkali tidak realistis dan tidak siap untuk melaksanakannya. Kurikulum 2013 yang konon mendapat banyak pujian dari pihak luar negeri, namun dalam pelaksanaannya banyak yang kedodoran. Penyiapan penguasaan guru dan juga buku ajar tidak bisa tersedia saat implementasi harus dilakukan, bahkan sampai sekarang.

Dicontohkan, kebijakan terbaru yang aneh dan membingungkan kembali dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Salah satu pasal yang meresahkan dan menimbulkan pertanyaan di kalangan pendidikan tinggi adalah terkait kewajiban minimal satuan kredit semester yang ditempuh untuk program magister/spesialis satu dan program doktor/spesialis dua sebanyak 72 SKS.

“Selama ini dan lazimnya program tersebut berkisar 36-42 SKS, bahkan kurang. Ini bukan saja sesuatu yang mengejutkan dan tidak realistis, namun juga tidak lazim di dunia ini. Sangat susah menemukan di dunia ini yang mewajibkan jumlah SKS yang demikian besar untuk program tersebut, termasuk perguruan tinggi kelas atas menurut pemeringkatan global,” paparnya.

Dengan gambaran compang-camping seperti ini, APTISI berharap pemerintahan baru yang akan datang dapat melakukan koreksinya, dengan lebih mengedepankan substansi dari pada formalitas dan pencitraan, dan membuat kebijakan yang lebih realistis, juga mengoptimalkan dan memberikan dukungan pada peran masyarakat dalam memajukan pendidikan. Hal ini bermakna agar lebih memberikan perhatian juga kepada perguruan tinggi swasta yang jumlahnya sangat dominan.

Ditambahkan Prof. Edy Suandi Hamid, APTISI juga merekomendasikan untuk menindaklanjuti usulan yang sudah disampaikan bersama Forum Rektor Indonesia untuk memisahkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengintegrasikannya dengan Kementerian Riset dan Teknologi sehingga menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek.

“Sebagai gambaran, pada tahun 2005 jumlah perguruan tinggi di Indonesia baru 2428 buah. Tahun 2009 meningkat menjadi 3.081 buah, dan data terakhir Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) tahun 2014 jumlah perguruan tinggi sudah mencapai 3.485 buah. Ini berarti selama sembilan tahun terkahir jumlah perguruan tinggi di Indonesia bertambah lebih dari seribu buah. Artinya, setiap tiga hari bertambah satu perguruan tinggi baru di Indonesia,”pungkasnya.

Comment :

Leave Your Footprint