Kebijakan Pendidikan Pemerintah Siapkan Revisi UU Sisdiknas

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah mempersiapkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Masukan dihimpun dari berbagai pemangku kepentingan bidang pendidikan untuk revisi itu.

       Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Furqon mengatakan, revisi UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dipersiapkan pemerintah untuk masuk program legislasi nasional (prolegnas). Revisi tidak mengejar target tertentu.

       “Tahun lalu sebenarnya revisi UU Sisdiknas sudah masuk prolegnas. Ini untuk siap-siap jika nanti masuk Prolegnas 2015,” ujar Furqon, di Jakarta, Selasa (23/9).

       Menurut Furqon, Kemdikbud, melalui balitbang, menyiapkan inventarisasi masalah yang perlu diakomodasi dalam revisi UU Sisdiknas. Revisi dianggap perlu sebagai penyesuaian dengan perkembangan pendidikan.

      Sejumlah pasal dalam UU Sisdiknas juga perlu disesuaikan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penyesuaian terkait dengan perkembangan kebijakan pendidikan pemerintah.

       Lokakarya penyusunan rancangan undang-undang perubahan Sisdiknas pada pekan lalu di Bali. Selain menghadirkan pemerintah pusat dan daerah, diundang pula perwakilan dari organisasi guru dan perguruan tinggi.

 Isu Wajib Belajar

       Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia Iwan Hermawan mengatakan, sejumlah isu yang menonjol untuk masuk dalam revisi UU Sisdiknas, antara lain, adalah pengelolaan guru yang diminta agar ditangani kembali oleh pemerintah pusat. Hal itu untuk menjamin peningkatan mutu guru serta mencegah politisasi guru saat pemilihan kepala daerah.

       “Ada juga soal wajib belajar yang diubah dari 9 tahun menjadi 12 tahun,” ujar Iwan.

       Selain itu, kata Iwan, berkembang usulan untuk mempersingkat lama sekolah dari 12 tahun menjadi 11 tahun. Perubahan yang diajukan bisa pendidikan dasar cukup 8 tahun satu atap dan pendidikan menengah 3 tahun. Pilihan lainnya, pendidikan dasar 6 tahun dan pendidikan menengah 5 tahun.

       Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistiyo mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan berbagai masukan yang dihimpun dari para pakar pendidikan. PGRI mengusulkan anggaran berkeadilan, wajib belajar 12 tahun, perhatian dan bantuan pemerintah kepada lembaga pendidikan swasta, kurikulum, ujian, persoalan guru, pendidikan guru, dan pendidikan nonformal. (ELN)

 

Sumber : Kompas Cetak Terbit Rabu (24/9/2014)  Halaman 11

Comment :

Leave Your Footprint