Nasib Kemdikbud Masih Dikaji

Pertimbangkan Serius Tujuan Perombakan

 

JAKARTA, KOMPAS – Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo– Jusuf Kalla belum memutuskan penyatuan dua kementerian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset dan Teknologi. Keputusan terkait hal itu akan diputuskan pada awal Oktober 2014.

       Deputi Tim Transisi Anies Baswedan mengungkapkan, meskipun struktur kabinet telah diumumkan hari Senin (15/9), penyatuan dua kementerian itu masih dalam tahap kajian Joko Widodo-Jusif Kalla, Tim Transisi, dan Kelompok Satuan Kerja Tim Transisi.

       “Ada banyak hal yang diwacanakan, termasuk itu (penyatuan Kemdikbud dan Kementerian Ristek). Belum ada keputusan final,” ujar Anies di sela-sela menjadi pemateri dalam seminar pendidikan di Bentara Budaya Jakarta, Rabu.

        Seperti diwacanakan sebelumnya, penyatuan dua kementerian itu akan menghasilkan dua kementerian baru, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset. Kehadiran Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset bertujuan mengefektifkan pemanfaatan hasil riset akademisi.

        Terkait peran sektor kebudayaan yang saat ini bersatu dengan Kementerian Pendidikan, Anies mengatakan, penempatan sektor kebudayaan juga dalam pengkajian. “Kepastian akan ada sekitar awal Oktober,” kata Anies.

Budaya Meneliti

        Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menilai penggabungan pendidikan tinggi dengan riset dan teknologi bukan solusi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian. Masalah utama dalam penelitian justru karena belum tumbuhnya budaya meneliti.

        Untuk menghasilkan riset inovatif, terlebih dahulu harus dikembangkan budaya meneliti di perguruan tinggi. “Salah satu langkah awal menumbuhkan budaya meneliti ialah mewajibkan mahasiswa dan dosen menghasilkan karya tulis,” papar Nuh.

        Ia menyarankan penggabungan pendidikan tinggi dengan riset dan teknologi dipertimbangkan kembali agar betul-betul diketahui tujuannya. Selama ini, pendidikan tinggi berada di bawah naungan Kemdikbud untuk mempercepat kenaikan angka partisipasi kasar murid, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. “Jenjang pendidikan itu satu kesatuan dari dasar hingga tinggi,” ujarnya.

        Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Padono Suwignjo menambahkan, riset di Kementerian Ristek ataupun di Ditjen Dikti mengacu pada rencana besar riset nasional. Namun, karena riset dikelola oleh dua unit berbeda, terkadang terjadi duplikasi riset.

        Usulan penggabungan pendidikan tinggi dengan ristek mencuat sejak awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Usulan sebagian perguruan tinggi itu didorong pula oleh komisi X DPR. Pendidikan tinggi dinilai harus lepas dari Kemdikbud karena Kemdikbud terlalu gemuk setelah digabung dengan kebudayaan.

        “Banyak negara menggabungkan pendidikan tinggi dengan riset. Namun, karena dirasa gagal, mereka kembali menggabungkan pendidikan tinggi bersama pendidikan dasar dan menengah. Contohnya, Malaysia,” ungkap Nuh.

        Menurut pengamat pendidikan Arief Rahman, pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset tidak mendesak. Namun, penyatuan dua kementerian itu merupakan wujud Joko Widodo-Jusuf Kalla mendukung salah satu poin Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengembangan penelitian. (A07/LUK).

 

Sumber : Kompas Cetak Terbit, Kamis 18 September 2014 halaman 12

Comment :

Leave Your Footprint