Perguruan Tinggi Swasta, Dukungan Pembinaan Masih Minim

JAKARTA, KOMPAS –  Dukungan pemerintah terhadap perguruan tinggi  swasta yang jumlahnya dominan dirasakan rendah. Bahkan, kebijakan pemerintah terkait perguruan tinggi swasta dinilai sering kali tidak membumi dan senangnya memberikan “ancaman” dan “hukuman”. Padahal, pemerintah juga bertugas membina perguruan tinggi swasta.

      Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Edy Suandi Hamid, yang dihubungi dari Jakarta, Rabu (3/9), mengatakan, kebijakan pemerintah dalam pendidikan tinggi dirasakan sering kali tidak membumi atau realistis. Akibatnya, perguruan tinggi swasta yang tidak bisa memenuhi terancam dibinasakan.

      Edy mencontohkan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang seharusnya berlaku penuh dua tahun setelah diundangkan (11 Agustus 2014) juga kedodoran. Undang-undang itu terkesan formalitas saja sebagai akibat ketidaksiapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), khususnya Ditjen Pendidikan Tinggi, melaksanakannya. Peraturan pemerintah dan peraturan menteri untuk pelaksanaan undang-undang itu sampai sekarang masih belum lengkap sehingga undang-undang tidak bisa dijalankan.

Lembaga akreditasi

       Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang seharusnya bertugas mengakreditasi program studi sampai sekarang belum terbentuk. Tugas itu tetap ditangani Badan Akreditasi Nasional sebagai akibat ketiadaan peraturan menteri tentang LAM. Padahal, perguruan tinggi swasta membutuhkan adanya LAM untuk segera mengakreditasi program studi.

       Selain itu, masyarakat yang akan membuat LAM menjadi terhambat dan menunggu ketentuan dan petunjuk resmi dari pemerintah.

      Akreditasi institusi yang seharusnya secara substantif sudah dijalani oleh semua perguruan tinggi di Tanah Air menjadi hanya formalitas karena tidak direncanakan matang. Perguruan tinggi diminta mengumpulkan borang akreditasi dan izin penyelenggaraan pendidikan tinggi. Lantas, tanpa penilaian apa pun, apalagi visitasi, perguruan tinggi langsung “terakreditasi minimal”, mendapat skor akreditasi terendah atau”C”.

      “ini jelas tidak mendidik, hanya bohong-bohongan dan merugikan perguruan tinggi yang baik,“ kata Edy.

      Sementara Sekretaris Jenderal Aptisi Suyatno mengatakan, perguruan tinggi di Indonesia terus bertambah, tetapi kualitasnya belum memenuhi harapan. Pada 2005, jumlah perguruan tinggi di Indonesia baru 2.428 institusi dan meningkat menjadi 3.081 institusi pada 2009.

      Berdasarkan Pangkalan Data Perguruan Tinggi, tahun ini jumlah perguruan tinggi mencapai 3.485 institusi dan 97 persen di antaranya merupakan perguruan tinggi swasta. Adapun perguruan tinggi negeri berjumlah 100 institusi atau 3 persen. (ELN).

 

Sumber : Kompas Cetak Terbit Kamis (4/9/2014) Halaman 12

Comment :

Leave Your Footprint