Swasta Minta Beasiswa

Berharap Peluang Lebih Banyak untuk Daerah

JAKARTA, KOMPAS – Perguruan Tinggi Swasta meminta pemerintah memberikan perhatian dan perlakuan yang adil, khususnya dalam pemberian beasiswa pendidikan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Alokasi beasiswa pendidikan tinggi seharusnya dimungkinkan bagi perguruan tinggi swasta lewat unit khusus yang segera dibentuk.

     Seperti diwartakan beberapa waktu lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berencana membentuk Unit Pengelola Beasiswa Pendidikan dan Kebudayaan. Rencana pembentukan unit khusus itu bergulir, antara lain, setelah ramainya masalah keterlambatan pencairan dana beasiswa, terutama untuk penerima yang berkuliah di luar negeri.

      Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Edy Suandi Hamid mengatakan, tak semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, mampu memberikan beasiswa pendidikan tinggi ke luar negeri. Dia berharap unit baru itu memeratakan penerima beasiswa sehingga peluang bisa lebih banyak untuk daerah yang terbatas jumlah tenaga berkualifikasi pasca sarjana dan doktor. Contohnya, di wilayah Indonesia timur dan perguruan tinggi swasta berskala kecil dan menengah.

      “Bayangkan, saat saya di Maluku dan NTT (Nusa Tenggara Timur), masih banyak perguruan tinggi swasta yang SPP-nya hanya Rp 500.000-Rp 1 Juta per semester tanpa pungutan lain karena daya beli di sana rendah. Bagaimana mungkin mereka menyekolahkan dosennya dengan anggaran yang terbatas itu,” kata Edy, Jumat (26/9).

      Pengurus Aptisi mengapresiasi langkah Kemdikbud membentuk Unit Pengelola Beasiswa Pendidikan dan Kebudayaan. Unit itu diharapkan pula mempercepat dosen untuk studi lanjut S-2 dan S-3. Pembayaran beasiswa juga semestinya lebih lancar sehingga tak muncul lagi masalah keterlambatan beasiswa.

Kelancaran Beasiswa

      Tentang keterlambatan beasiswa, Edy mengatakan, keterlambatan penerimaan beasiswa sudah sering dikeluhkan, tetapi tak pernah ada solusi permanen. Hal itu dinilai Edy menyusahkan karyasiswa. Bagi perguruan tinggi swasta yang besar, tidak ada masalah karena mereka bisa memberikan pinjaman terlebih dahulu atau dana talangan kepada karyasiswa atau dosennya. Namun, akan sulit bagi perguruan tinggi swasta yang kecil dan karyasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

      “Di satu sisi, mereka harus cepat selesai dan mengabdikan ilmunya di kampusnya. Namun, di sisi lain, mereka harus berjibaku mencari uang karena pencairan terlambat,” tutur Edy.

      Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim menegaskan, unit baru itu baru akan terbentuk pada tahun anggaran mendatang. Rencananya, unit khusus beasiswa itu akan beroperasi lazimnya lembaga pemberi beasiswa asing lainnya. Unit khusus itulah yang akan menanyakan perkembangan karyasiswa langsung ke universitasnya.

      “Tidak akan diminta mahasiswa untuk macam-macam persyaratan. Langsung komunikasi dengan universitasnya. Lebih riil jika kita minta ke universitas,” ujar Musliar. Laporan perkembangan dari universitas itu kini menjadi faktor penentu pencairan beasiswa pendidikan tinggi.

      Pencairan Beasiswa Pendidikan Pasca Sarjana Luar Negeri Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, yang dikeluhkan terlambat beberapa waktu lalu, masih terus diproses. Hingga kemarin, dari total 1.136 karyasiswa, telah terbit surat perintah pencairan dana (SP2D) bagi sebanyak 1.049 penerima beasiswa.

      Secara terpisah, Direktur Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud Supriadi mengatakan, masih ada 48 karyasiswa dalam proses SP2D di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan 39 karyasiswa yang belum melaporkan kemajuan belajar atau progress report sebagai salah satu syarat pencairan beasiswa. (LUK/ELN)

 

Sumber : Kompas Cetak Terbit Sabtu (27/9/2014) Halaman 11

Comment :

Leave Your Footprint