Aptisi Minta Percepat Akreditasi Institusi

JAKARTA, KOMPAS – Terbatasnya kuota akreditasi perguruan tinggi dari pemerintah dianggap merugikan perguruan tinggi yang sudah siap dan mengancam daya saing perguruan tinggi Indonesia dibandingkan negara tetangga dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Hal itu karena kuota akreditasi institusi perguruan tinggi dibatasi, yang pada tahun ini hanya untuk 60 institusi, sedangkan masih ada ribuan perguruan tinggi yang belum terakreditasi institusinya.

     Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Edy Suandi Hamid, di Jakarta, Jumat (10/10), meminta pemerintah menyiapkan diri dalam proses akreditasi program studi dan institusi yang lebih baik lagi agar tidak merugikan perguruan tinggi yang sudah siap untuk akreditasi. Pemerintah harus menganggarkan lebih banyak dan menyiapkan jumlah asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang memadai.

     Menurut Edy, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 194 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi memberikan kelonggaran sampai lima tahun, terhitung sejak 10 Agustus 2014, bagi perguruan tinggi yang sudah mengajukan akreditasi ulang kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan melampirkan izin pendirian perguruan tinggi. Pemerintah secara otomatis mengakui akreditasi perguruan tinggi “C” meskipun belum ada penilaian

     Guna mendorong perguruan tinggi swasta (PTS) menyiapkan diri memenuhi ketentuan akreditasi institusi perguruan tinggi (AIPT), Aptisi pekan ini menggelar Pelatihan Penyiapan Praktik, dan Simulasi Borang AIPT di Sumatera Utara. Pelatihan ini dihadiri 61 peserta dari 34 perguruan tinggi yang berasal dari berbagai provinsi. Pelatihan AIPT telah diselenggarakan Aptisi untuk ketiga kalinya.

     “Substansi dari akreditasi itu hakikatnya adalah kesadaran dan wujud dari tanggung jawab atau akuntabilitas kepada publik dari penyelenggara perguruan tinggi. Jadi, ada atau tidak ada regulasi atau atau pemaksaan dari pemerintah, perguruan tinggi seharusnya tetap memenuhi berbagai standar yang ada di dalam AIPT.” tutur Edy

     Menurut Edy, lebih terhormat bagi perguruan tinggi memperoleh akreditasi “C” yang melalui proses penilaian sesungguhnya, lewat tahap evaluasi penilaian di tempat kedudukan program studi/institusi (desk evaluation) dan evaluasi kunjungan (visitasi), daripada “C” dari surat edaran Direktur Jenderal tersebut. Terlebih lagi, bagi perguruan tinggi yang sudah siap dan baik nilainya bisa B atau A, yang akan memberikan posisi baik di mata masyarakat.

     Ketua Aptisi Wilayah I-A Medan, Bahdin Nur Tanjung mengatakan, pelatihan menyiapkan AIPT ini sangat penting, karena sebagai bagian dari penguatan PTS untuk bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 membuat persaingan perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi negara-negara anggota ASEAN akan lebih terbuka.

     Oleh karena itu, penguatan perguruan tinggi yang antara lain dilihat dari akreditasinya paling tidak bisa menjadi rujukan sebagai elemen penguat daya saing Akreditasi yang dikejar tidak cukup dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, tetapi juga lembaga internasional, demikian ungkap Bahdin.

     Dari 3.485 perguruan tinggi, sebanyak 3.385 atau 97 persen merupakan PTS, sedangkan perguruan tinggi negeri berjumlah 100 institusi atau 3 persen. Berdasarkan Pangkalan Data Perguruan Tinggi Tahun 2012, jumlah mahasiswa di PTS sebanyak 2.825.466 orang atau 65 persen, sedangan perguruan tinggi negeri hanya dapat menampung 35 persen atau sekitar 1,5 juta mahasiswa. (ELN)

 

Sumber : Kompas Cetak, Terbit Sabtu, 11 Oktober 2014, halaman 12

Comment :

Leave Your Footprint