Pengembangan Perguruan Tinggi harus Akseleratif dan Tingkatkan Kultur Akademik

image

image (1)

 

Pengelola perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM) harus mengedepankan mutu, mengembangkan kultur akademik, dan melakukan akselerasi dalam setiap langkah pengembangannya. Ini kalau PTM ingin memposisikan diri sebagai PT yang unggul dan berkemajuan. Oleh karena itu, Muhammadiyah tidak perlu menyesal walau jumlah PTM selama belasan tahun terakhir relatif tidak bertambah, bertolak belakang dengan jumlah PT lainnya yang naik hampir dua kali lipat dalam kurun yang sama, asal kualitasnya bisa unggul dan mencerahkan.

Demikian disampaikan Ketua Umum APTISI yang juga Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Prof Edy Suandi Hamid dalam  Rapat Koordinasi Nasional PT Muhammadiyah dan Aisiyah di Mataram, Sabtu (18/4). Kegiatan ini diikuti sekitar 200 pimpinan PTM dan Aisiyah yang dibuka oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Din Samsuddin Jumat.
Dikatakan,  tahun 2005 jumlah perguruan tinggi di Indonesia baru sebanyak 2428 buah dan awal 2015  sudah mencapai 4264 buah. Sementara PTM (diluar Aisiyah) hanya naik dari 164 menjadi 166 pada kurun yang sama. Diluar itu ada 11 PT Aisiyah. Ini karena amanah dari PP Muhammadiyah memang tidak diorientasikan pada kuantitas, melainkan meningkatkan kualitas dan mengikuti rambu2 regulasi yang ada, dengan melakukan penguatan kelembagaan dan sumberdaya manusianya.  Bahkan sejak belasan tahun lalu PP Muhammadiyah menerapkan kebijakan morotarium pendirian PTM baru, kecuali pengintegrasian PTM yang sudah ada, atau karena ada pertimbangan yang sangat khusus.

Kebijakan berorientasi kualitas seharusnya menjadi pola pikir semua yg terlibat dalam pengelolaan PT, baik PTS maupun PTN. Pengelolaan PT yang serampangan buka saja akan merugikan masyarakat, mencetak pengangguran, melainkan juga menimbulkan kemerosotan kredibilitas PT di mata publik.

Mensikapi persoalan aktual yang terkait dengan kewajiban rasio dosen mahasiswa dari Dikti, Prof Edy Suandi Hamid menyatakan, PT memang harus berusaha mengembangkan SDMnya, baik dari jumlah dosen, pendidikan dosen, jabatan akademik, serta mendorong dosen dan lembaga PT melahirkan karya-karya inovatif. Namun dikatakan juga kebijakan itu harus tetap realitis, dan mungkin untuk dilaksanakan.

Kalau melihat realitas yang ada, maka kebijakan rasio dosen mahasiswa akan sulit dilaksanakan secara penuh akhir tahun ini. Oleh karena itu ini harus dikaji ulang, dengan skim yang tepat, dan tahapan yang jelas, sehingga dapat dilaksanakan.
Pemerintah bisa mewajibkan rasio yang baik, tetapi juga harus memberikan solusi untuk yang kesulitan melaksanakannya. Misalnya dengan memberikan bantuan dosen negeri yang dipekerjakan pada PTS, yang pada waktu masa lalu banyak dilakukan. Jadi tidak hanya asal memerintah dan memberikan ancaman.

Dalam kesempatan itu Prof Edy kembali mengingatkan agar anggaran terkait dengan sumberdaya manusia harusnya bersifat dominan dalam belanja perguruan tinggi, termasuk untuk mendorong study lanjut  ke jenjang lebih tinggi. Mengingat lulusan PT dipersiapkan untuk langsung masuk ke dunia kerja yang persaingannya semakin ketat. Mereka harus memiliki kompetensi keilmuan dan juga krpibadian yang baik untuk bisa bekerja dengan berkarier dengan baik. Oleh karena itu, dosennya pun harus memilki kompetensi yang tinggi serta mengikuti perkembangan yang ada. Dengan filosofi yang demikian, maka berbagai program dan stimulus harus diberikan supaya dosen berminat menambah pengetahuannya dan berkarya baik baik dalam bidang penelitian, pengabdian masyarakat. Dosen diharapkan menghasilkan karya-karya akademik yang bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini bukan saja bermanfaat bagi dosennya, tetapi juga memperkuat kapasitas dan daya saing  perguruan tinggi di tengah era perubahan di tanah air, ASEAN, dan global.

Berbicara juga dalam forum ini Sekjen Meristek Dikti Prof Ainun Naim, anggota Wantimpres Prof Malik Fajar, Mantan Ketua LIPI Prof Umar Anggara Jenie, dan Dirjen Industri Kecil Menengah Euis Saedah.

Comment :

Leave Your Footprint