Pencabutan Izin Terapkan Prinsip Kehati-hatian

JAKARTA (SK) – Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) mendukung upaya yang dilakukan Kementerian Riset Tekno­logi dan Pendidikan Tinggi (Kemen­ristek Dikti) untuk mencabut izin perguruan tinggi yang terbukti melaku­kan jual beli ijazah.

”Karena perbuatan itu telah me­nodai dunia pendidikan yang seharusnya mengajarkan kejujuran,” kata Ketua Umum APTISI, Edy Suandi Hamid saat diminta komentarnya, Senin (18/5), tentang pernyataan Menristek Dikti, terkait rencana pencabutan izin 18 perguruan tinggi yang melakukan praktik jual beli ijazah.

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu menilai pemerintah tidak perlu bersikap tolerasi pada perguruan tinggi yang melanggar norma akademik. Izin usaha harus dicabut dan sanksi keras diberikan kepada pengelola perguruan tingginya.

”Sanksinya tak hanya bersikap administratif. Jika perlu sanksi pidana jika terbukti telah melakukan pelanggaran yang berat seperti pencurian hasil karya orang lain atau plagiat,” katanya.

Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, perilaku samacam itu seharusnya tidak terjadi dalam komunitas pendidikan yang memiliki karakter dan berpegang pada norma akademik yang jelas.

”Pelanggaran semacam itu, jual beli ijazah jelas telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi,” katanya.

Sikap tegas semacam ini, lanjut Edy Suandi Hamid, menjadi sangat penting sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa. Sanksi sebaiknya dapat menimbulkan efek jera.

Namun, ia meminta dalam pencabutan izin PT diterapkan prinsip kehatian-hatian. Apakah perbuatan tercela itu dilakukan segelintir oknum di kampus atau sudah secara kelembagaan.

”Jika tindakannya hanya dilaku­kan segelintir oknum, sanksinya bisa personal. Tetapi kalau kesalahannya sudah lembaga baru bisa dilakukan pencabutan izin,” katanya.

Kendati demikian, Edy Suandi Ha­mid meminta agar pemerintah mencarikan jalan keluar atas keberlangsungan pendidikan mahasiswa dan nasib dosennya yang tidak terlibat. Sehingga proses pencabutan izin tersebut tidak merugikan mahasiswa dan dosen.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menristek Dikti, Mohamad Nasir akan menutup sejumlah perguruan tinggi yang diketahui melakukan transaksi jual beli ijazah, serta mengeluarkan ijazah palsu. Tindakan itu didasarkan pengaduan masyarakat terhadap praktik tercela yang dilakukan 18 perguruan tinggi. (tri)

 

Sumber : Suara Karya

Comment :

Leave Your Footprint