Ijazah Palsu, Menristek Dikti Tutup STIE Adhy Niaga

SEKOLAH Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Adhy Niaga, Bekasi, Jawa barat, untuk sementara di setop proses pembelajaran dan pendidikannya serta diberi waktu paling lambat satu bulan untuk memperbaiki status kampus tersebut melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) IV Jawa Barat.

“Setelah kami bertemu dengan STIE Adhy Niaga dan tidak dapat menjawab secara memuaskan tentang proses pembelajaran dari tim audit akademik Kemenristek Dikti maka tiga hal yang kami lakukan kepada kampus ini,” kata Menristek Dikti M Nasir didampingi Ketua Tim Audit Akademik Kemenristek Dikti Supriadi Rustad pada konferensi pers, di Kemenristek Dikti Jakarta, Rabu (3/6).

Menurut M Nasir, tiga hal yang diputuskan kepada STIE Adhy Niaga Bekasi adalah pertama, tidak menerima mahasiswa baru atau pindahan mahasiswa, kedua tidak menyelenggarakan proses pendidikan atau pembelajar dan ketiga tidak menyelenggarakan  wisuda.

“Setelah ini, kita tunggu laporan pihak Kopertis IV Jawa Barat  untuk menindaklanjutinya. Kita beri waktu paling cepat dua minggu dan paling lama sebulan kampus ini memperbaiki statusnya dengan benar,” tegas M Nasir.

Ia juga meminta seluruh Kopertis untuk mengevaluasi dan me-review semua Perguruan Tinggi Swasta ( PTS) yang berada di bawah naungan Kopertis. “Kami juga akan me-review kalangan Perguruan Tinggi Negeri (PTN),” cetusnya.

Dalam kesempatan itu, Nasir mengapresiasi peran media massa yang turut membantu dan mendukung pemberantasan ijazah palsu. “Peran media massa penting dan strategis membantu membongkar soal ijazah plsa agar pendidikan kita semakin baik,” tegasnya.

Saat ditanya apa saja temuan Tim Audit Akademik yang harus diperbaiki STIE Adhy Niaga, Nasir mencontohkan tidak ada proses perkuliah dan jadwal kuliah.

Berdasarkan penelusuran Media Indonesia dari Tim Audit Akademik bahwa STIE Adhy Niaga tidak memiliki daftar nilai mahasiswa,  tidak ada fotocopy ijazah asli yang sudah dikeluarkan, tidak memiliki Surat Keputusan (SK) Judicium dari pimpinan perguruan tinggi dan tidak ada buku wisuda, tidak memiliki jadwal kuliah. Namun temuan penting adalah rasio dosen dan mahasiswa yang tidak seimbang yaitu memiliki 24 dosen tetap dengan 3000 mahasiswa atau 1:150 yakni perbandingannya satu dosen berbanding dengan 150 mahasiswa.

Selain itu, kampus ini juga tidak melapor sejak tahun 2010 pada Kopertis IV Jawa Barat.

Menyinggung keberadaan mahasiswa STIE Adhy Niaga dengan status penyetopan proses pendidikan itu, Supriadi Rustad menyatakan pihaknya akan memvalidasi terlebih dulu status mahasiswa kampus tersebut.

Seruan Aptisi 

Terkait desakan Menristek Dikti agar seluruh PTS memeriksa ijazah di seluruh PTS dan PTN, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Edy Suandi Hamid menyatakan Pengurus Pusat APTISI mengeluarkan seruan melalui surat edaran ke Aptisi Wilayah dan pimpinan PTS agar melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya penggunaan dan penyebaran ijazah palsu.

Dalam seruan tersebut dikemukakan antara lain bahwa semua pimpinan PTS agar melakukan audit  terhadap ijazah dosen, dan tenaga kependidikan yang ada di lingkungan masing-masing.
Dikatakan,dalam surat yang baru diedarkan hari Rabu 3 Juni 2015 ini diminta juga agar pimpinan PT memberikan sangsi tegas dan memberhentikan mereka yang menggunakan ijazah palsu  atau asli tapi palsu di lingkungan kampus.

Aptisi juga mengingatkan kembali seruan bahwa kampus seharusnya bukan saja menjadi institusi yang melahirkan cendekiawan, menghasilkan riset yang bermanfaat bagi pemecahan masalah yang ada di masyarakat, namun juga harus menunjukkan diri sebagai lembaga yang menjadi panutan dan teladan dalam prilaku, etika  dan dalam melaksanakan norma-norma yang berlaku.

“Sungguh tidak patut dan perlu ditindak secara tegas kalau sampai ada perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah yang tidak sesuai dengan norma akademik. Apalagi kalau sampai memperjualbelikan ijazah, itu bukan saja tidak pantas, melainkan sudah menjijikkan. Oleh karena itu tindakan tegas harus diberikan kepada oknum dan lembaga yang melakukan praktik kotor itu,” tegas Edy yang juga Guru Besar UII Yogyakarta.

Hemat dia, sanksi tersebut bisa saja sampai penutupan PT atau prodi jika kegiatan itu merupakan kebijakan formal lembaga. Namun kalau itu perilaku oknum, maka oknumnya yang harus dihukum berat dan dikeluarkan dari lingkungan akademik.

“Namun apapun hukumannya jangan sampai mengorbankan para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang tidak bersalah atau tidak tahu menahu dengan ulah oknum itu. Oleh krn itu nasib mereka harus dipikirkan kalau sampai PT atau prodinya ditutup,” pungkasnya. (Q-1)

 

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Comment :

Leave Your Footprint