Seruan APTISI Tentang Ijazah Palsu

Pengurus Pusat APTISI mengeluarkan seruan melalui surat edaran ke APTISI Wilayah dan pimpinan PTS agar melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya penggunaan dan penyebaran ijazah palsu. Dalam seruan tersebut dikemukakan antara lain bahwa semua pimpinan PTS agar melakukan audit  terhadap ijazah dosen, dan tenaga kependidikan yang ada di lingkungan masing-masing. Dalam surat yang baru diedarkan hari Rabu 3 Juni 2015 ini diminta juga agar pimpinan Perguruan Tinggi memberikan sangsi tegas dan memberhentikan mereka yang menggunakan ijazah palsu atau asli tapi palsu di lingkungan kampus.

Secara lengkap surat edaran terlampir  (Lampiran)

APTISI  juga mengingatkan kembali seruan yang pernah disampaikan sebagai berikut :
Kampus seharusnya bukan saja menjadi institusi yang melahirkan cendekiawan, menghasilkan riset yang bermanfaat bagi pemecahan masalah yang ada di masyarakat, namun juga harus menunjukkan diri sebagai lembaga yang menjadi panutan dan teladan dalam prilakunya, etikanya, dan dalam melaksanakan  norma-norma yang berlaku.

Oleh karena itu, sungguh tidak patut dan perlu ditindak secara tegas kalau sampai ada perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah yang tidak sesuai dengan norma akademik. Apalagi kalau sampai memperjualbelikan ijazah, itu bukan saja tidak pantas, melainkan sudah menjijikkan. Oleh karena itu tindakan tegas harus diberikan kepada oknum dan lembaga yang melakukan praktik kotor tersebut.

Sangsi tersebut bisa saja sampai penutupan Perguruan Tinggi atau prodi jika kegiatan itu merupakan kebijakan formal lembaga. Namun kalau itu perilaku oknum, maka oknumnya yang harus dihukum berat dan dikeluarkan dari lingkungan akademik.

Namun apapun hukumannya jangan sampai mengorbankan para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang tidak bersalah atau tidak tahu menahu dengan ulah oknum itu. Oleh karena itu nasib mereka harus dipikirkan kalau sampai Perguruan Tinggi atau prodinya ditutup.

Komunitas kampus perguruan tinggi seharusnya berada di garda depan dalam membangun dan mencontohkan karakter kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan penegakan norma-norma yang ada, termasuk norma akademik dalam proses pendidikannya. Jadi tindakan memalukan yang diduga dilakukan oleh oknum pengelola pendidikan tinggi segera dihentikan dan jangan sampai terulang. Namun ini juga sekaligus gambaran keprihatinan bahwa perilaku menghalalkan segala cara, termasuk mencari jalan pintas, untuk berburu kesenangan dan nafsu hedonistik sudah merambah ke kampus.

Bagaimana dengan ijazah yang dikeluarkan? Itu harus ditarik, ijazahnya dibatalkan, dan gelarnya juga harus dicabut. Ini penting untuk shock therapy agar tidak muncul kasus serupa di masa yang akan datang. Para pelaku yang terlibat tidak cukup hukuman administratif. Jika itu sudah masuk ranah kriminal, maka seharusnya juga ada sangsi pidana.

Pengawasan oleh dikti, kopertis, dan masyarakat juga harus ketat dan masyarakat tak perlu segan melaporkan kalau melihat ada Perguruan Tinggi yang terindikasi jual beli ijazah, atau mengeluarkan ijazah yang tidak memenuhi norma akademik. Sebab, bisa jadi kasus serupa ada pt pt lainnya.

Supaya kasus seperti ini tidak melebar seharusnya pada saat akreditasi indikasi seperti ini bisa terlihat dari standar borang yang ada; misalnya dilihat dari standar lima pada borang akreditasi institusi, akan terlihat alur jumlah mahasiswa yang masuk dan lulus.

Jika indikasi itu ada, maka Asesor atau BAN bisa melaporkan ke dikti untuk mengambil langkah lebih lanjut kalau ada indikasi yang tidak betul. Dengan demikian tindakan awal bisa diambil sehingga tidak banyak yang dirugikan akibat banyaknya ijazah bodong, dan akuntabilitas akademik tetap terjaga.

Comment :

Leave Your Footprint