Perlu Moratorium Pendirian Perguruan Tinggi Baru

IMG-20150701-WA018 IMG-20150701-WA017 IMG-20150701-WA016

(Buka Bersama dan Jumpa Pers di Yogyakarta dan Rilis APTISI – 30 Juni 2015)

 

Perintah Presiden kepada Menristek-dikti untuk memperpanjang moratorium peralihan status PTS menjadi PTN merupakan langkah yang sangat tepat, dan sudah lama juga diserukan oleh APTISI. Namun moratorium sebaiknya juga segera dilakukan bagi pendirian perguruan tinggi baru, walaupun untuk kasus yang sangat khusus bisa dibuka. Moratorium pendirian PT baru ini sangat relevan dan mendesak agar Pemerintah dapat melakukan penataan dan penguatan pada PTN/PTS yang sudah ada yang jumlahnya sangat banyak. Tuntutan moratorium ini menjadi lebih mendesak jika dilihat pertumbuhan perguruan tinggi kita sepuluh tahun terakhir ini sudah “gila-gila-an”, terutama tahun-tahun terakhir ini.

Demikian dikemukakan Ketua Umum APTISI dalam acara Buka Bersama dan Jumpa Media di Yogyakarta dan Selasa-30 Juni 2015. Hadir juga Ketua Bidang Kerja Sama George Iwan Marantika dan Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Nandang Soetrisno.

Dikatakan, pada tahun 2005 jumlah perguruan tinggi di Indonesia masih 2.428 buah. Namun data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 7 Juni yang lalu menunjukkan jumlah PT di Indonesia sudah mencapai 4.273 buah. Pertumbuhan ini sangat fantastis, yang berarti dalam sepuluh tahun terakhir setiap dua hari bertambah satu perguruan tinggi. Dengan banyaknya masalah yang terjadi di perguruan tinggi saat ini, termasuk soal perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tanpa proses akademik yang benar yang menghebohkan baru-baru ini, maka Pemerintah perlu melakukan moratorium untuk melakukan penataan sampai beberapa tahun ke depan. Izin-izin ini memang sudah cukup terkendali dalam beberapa bulan terakhir, sejak pergantian menteri yang menangani pendidikan tinggi ini.

Namun demikian bisa saja moratorium ini bersifat selektif. Artinya dalam hal tertentu, dengan melihat kebutuhan yang mendesak atau dengan melihat kebutuhan regional yang belum terpenuhi, maka bisa saja izin masih diberikan. Namun pertimbangan itu harus disampaikan terbuka sehingga publik dapat mengetahui rasionalitasnya. Yang penting dilakukan secara transparan, dan tidak seperti waktu lalu, yang sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Pengambil kebijakan menjadi faktor dominan dalam proses perizinan.

“Apakah moratorium ini tidak menghambat akses masuk bagi mereka yang ingin kuliah di PT, apalagi Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi masih relatif rendah?” tanyanya. Jawabnya tidak, asal daya tampung PT yang sudah ada bisa ditingkatkan, izin pembukaan prodi-prodi baru juga tetap diberikan. Ini mengingat sebagian besar perguruan tinggi di tanah air jumlah mahasiswanya banyak yang di bawah lima ribu, bahkan di bawah 500, yang artinya masih potensial untuk ditingkatkan daya tampungnya. Pemerintah tinggal membantu, misalnya, dengan dukungan tambahan tenaga pengajarnya pada PTN-PTN, serta mengangkat dosen-dosen DPK, atau dosen negeri yang dipekerjakan bagi PTS-PTS

Penegerian PTS
Lebih lanjut disampaikan, APTISI menyambut baik instruksi Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan moratorium penegerian perguruan tinggi swasta. APTISI juga mengharapkan pendirian PTN baru juga perlu moratorium. Seruan yang sama sudah dilakukan APTISI sejak lama. Ini dikarenakan tidak jelasnya dasar implementasi PTS yang dinegerikan, menyisakan banyak masalah, membebani anggaran pemerintah, dan juga menimbulkan kecemburuan. Misalnya dari dua belas PTN baru yang paling akhir oleh Presiden SBY pada 6 Oktober 2014, yang diantaranya adalah PTS-PTS berada di kota besar dan sudah berjalan dengan baik. Di samping itu, PTN baru yang dibuat juga bisa dipertanyakan kemanfaatannya bagi masyarakat di daerahnya, karena relevansinya yang kurang tepat dengan kebutuhan.

Penegerian hendaknya betul-betul berpegang pada aturan dan jiwa regulasi yang ada, bukan karena faktor-faktor lain yang tidak sesuai dengan ruh aturan yang ada. Sekali penegerian dilakukan, maka akan membebani APBN cukup besar, dan ini harus ditanggung setiap tahun. Dana yang besar memang tidak masalah demi mencerdaskan anak bangsa. Namun masalahnya adalah, apakah itu merupakan pilihan terbaik dan optimal? Seharusnya dana yang besar tersebut bisa digunakan untuk penguatan ribuan PTS yang ada, yang masih kembang kempis menghadapi masalah pendanaan dan persoalan lainnya.

Penegerian seharusnya didasari kriteria yang jelas, dan untuk daerah-daerah atau provinsi yang belum ada PTN-nya. Namun yang terjadi selama ini, kriterianya tidak jelas, dan tidak terbuka. Bayangkan, dari sejumlah PTS yang dinegerikan itu berada di Jawa, bahkan pada kota besar yang sudah banyak PTN-nya dan akses masyarakat untuk kuliah relatif muda, seperti di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Medan. APTISI mendukung penegerian atau pendirian PTN di daerah-daerah perbatasan. Ini lebih realistis karena bisa membangun daerah perbatasan yang selama ini dianggap inferior, sekaligus menjadi basis penguatan ekonomi sosial politik wilayah perbatasan tersebut. ​

Pejabat Baru
Terkait pejabat baru yang dilantik, dikemukakan dengan sudah dilantiknya semua pejabat eselon-1 di Kementerian Ristekdikti selasa pagi (30/6) diharapkan semua layanan dan berbagai persoalan yang muncul dari berbagai peraturan atau surat-surat edaran masa sebelumnya bisa dikaji lagi. Misalnya terkait rasio dosen-mahasiswa yang dipertanyakan dasar perhitungannya dan kemampuan semua PT untuk memenuhinya saat ini. Memang beberapa evaluasi regulasi sudah berjalan, seperti evaluasi terhadap Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. Diharapkan pula Para pejabat untuk bisa terbuka dan berdiskusi terkait dengan berbagai rencana kebijakannya dengan para stakeholdersnya, sehingga kebijakan yang dibuat betul-betul realistis, membumi dan sesuai dengan daya dukung lapangan yang ada, sehingga bisa dilaksanakan dengan baik.

Kritik untuk Surat Edaran Menteri
Terkait dengan Surat Menteri Ristekdikti No. 105/M/VI/2015 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), APTISI menggarisbawahi surat tersebut yang pada hakikatnya untuk membantu masyarakat menilai keabsahan ijazah seseorang. Namun pada butir 5 surat tersebut, yang berisi “masyarakat dapat pula memeriksa kesehatan perguruan tinggi dan program studi melalui menu “profil PT” dengan mencermati data rasio dosen terhadap mahasiswa. Untuk diketahui, rasio ideal sebuah program studi adalah 1:20 (untuk eksakta) dan 1:30 (untuk ilmu sosial), dengan toleransi 50%” sungguh tidak tepat. Raio dosen mahasiswa hanyalah salah satu saja penilaian apakah perguruan tinggi baik atau buruk. Ini mengecilkan arti akreditasi prodi dan akreditasi perguruan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang indikator atau standarnya sangat lengkap, yang juga memasukkan rasio-dosen mahasiswa sebagai salah satu indikator penilaian. Untuk itu Menteri perlu melengkapi dan mengoreksi pernyataan dalam surat tersebut.

Comment :

Leave Your Footprint