Perguruan Tinggi Daerah Harus Percaya Diri

DSCN3500Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec

 

PARE-PARE — Prof Edy Suandi Hamid, Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang PP Muhammadiyah menandaskan lembaga pendidikan tinggi di daerah-daerah jangan sekali-kali merasa inferior atau merasa tidak sempurna. Namun harus tetap merasa percaya diri dan bisa menyiapkan lulusan yang bisa bersaing dengan lulusan perguruan tinggi dari kota-kota besar.

Edy Suandi Hamid mengemukakan hal tersebut saat memberikan orasi ilmiah di Kampus Universitas Muhammadiyah Parepare, Sulawesi Selatan, Senin (2/11/2015). Orasi ilmiah dihadiri pimpinan dan civitas akademika kampus tersebut.

Lelbih lanjut Edy yang juga Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) mengatakan perguruan tinggi daerah dan kota besar menggunakan standar kelulusan yang sama. Karena itu, Edy menilai tidak ada alasan lulusan perguruan tinggi daerah untuk minder, inferior, atau tersandera hanya bisa mengabdi di daerahnya. “Namun pengelola harus bisa melepaskan diri dari kungkungan seolah sebagai lulusan kampus pinggiran,” kata Edy.

Untuk bisa seperti itu, kata Edy, memang bukan saja pengelola perguruan tinggi harus progresif dan inovatif. Tetapi pengelola perlu dukungan pemerintah lebih banyak, baik bantuan dosen maupun sarana prasarana. Perhatian pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, pada perguruan tinggi-perguruan tinggi daerah ini seharusnya lebih besar, dan lebih banyak termasuk memberikan beasiswa.

“Dengan cara ini bukan saja bisa menguatkan perguruan tinggi tersebut, namun juga mengurangi urbanisasi. Mereka tidak harus hijrah ke kota besar atau ke Pulau Jawa untuk kuliah, namun bisa tetap di kampung halamannya,” tandasnya.

Berdasarkan penilaian Edy, memang perguruan tinggi yang berada di luar ibukota provinsi, apalagi di luar Jawa, tidak serta merta bisa sama dengan perguruan tinggi kelas satu yang ada di Tanah Air. Namun paling tidak bisa setara dengan perguruan tinggi di kota-kota besar pada umumnya.

Edy juga mengingatkan agar pengelola pendidikan tinggi untuk lebih profesional dan menghindari terjadinya konflik dalam mengelola perguruan tinggi. Sebab persaingan antar perguruan tinggi sangat ketat, dan juga akan terbuka kompetisi dengan perguruan tinggi mancanegara. “Yang tidak konflik saja tidak mudah untuk bisa berkembang, apalagi ditambah koflik internal yang menguras energi. Saat ini beberapa perguruan tinggi dinonaktifkan pemerintah terkait adanya konflik internal ini,” harapnya. ***

 

Sumber : JOGPAPER

Comment :

Leave Your Footprint