Membangun Komitmen dalam Penguatan Sistem Akreditasi Nasional Menuju Pendidikan Tinggi Bermutu

 

Berikut presentasi yang disampaikan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Prof Edy Suandi Hamid dalam Pertemuan Tahunan Badan Akreditasi Nasional (BAN) di Hotel Grand Cempaka, Selasa (8/12) pagi. Pertemuan yang berlangsung 7-9/12 dibuka Menristekdikti M Nasir Senin malam, dan diikuti sekitar 200 peserta dari BAN, Pimpinan PTN, PTS, Koordinator Kopertis seluruh Indonesia. Hadir juga dalam pembukaan Sekjen Kemenristekdikti Ainun Na’im, Ketua BAN Mansyur Ramly, dan beberapa Dirjen dari Kemenristekdikti

1. Sebuah sistem akreditasi pendidikan yang bersifat nasional memang perlu mendapat dukungan semua stakeholdersnya, bukan saja yang berada pada lingkungan utama (primary stakeholders), melainkan dukungan dari seluruh elemen yang ada di masyarakat, yang pasti bersentuhan dengan dunia pendidikan. Oleh karena sebagai suatu akreditasi yang bersifat wajib, maka bagi perguruan tinggi ini sesuatu yang harus dilakukan. Komitmen yang sekedar menggugurkan kewajiban hanyalah bersifat kepatuhan. Namun komitmen yang diharapkan harus lebih dari itu, yakni komitmen kepada masyarakat sebagai bagian dari akuntabilitas publiknya untuk menghadirkan outcome pendidikan tinggi yang bermutu. Oleh karena itu bagi perguruan tinggi seperti ini, maka akreditasi bukan karena semata-mata patuh pada regulasi yang ada, namun karena kesadaran untuk menghasilkan produk pendidikan tinggi yang terbaik yang bisa dilakukan, bukan sekedar memenuhi standar minimal. Komitmen karena kesadaran ini yang seharusnya digaungkan baik oleh Kementerian maupun oleh Badan Akreditasi Nasional, maupun asosiasi perguruan tinggi ataupun program studi yang ada, sehingga menjadi mindset dari kalangan pengelola perguruan tinggi di segala jenjang programnya.

2. Komitmen terhadap sistem akreditasi yang bersifat nasional juga memerlukan komitmen dari Negara, sehingga akreditasi mendapat pengakuan yang sama oleh semua elemen Bangsa. Mengapa ini diperlukan? Dalam praktik masih banyak yang tidak faham tentang akreditasi ini, sehingga menempatkannya secara dikotomis antara negeri dan swasta. Akibatnya, muncul perlakuan yang diskriminatif, tidak adil, menutup akses ke lapangan kerja, dan merugikan banyak pihak, termasuk para alumni perguruan tinggi yang ada. Kasus ini paling tidak bisa dilihat dari dua situasi yang (pernah) terjadi di tanah air.
a. Pensyaratan untuk melamar pekerjaan dengan nilai akreditasi yang berbeda antara PTN dan PTS. PTN sering cukup dengan akreditasi lebih rendah (katakanlah “B”) dan PTS dituntut setingkat lebih tinggi (misalnya “A”). Kebijakan ini ternyata dilakukan oleh institusi pemerintah atau badan milik negara. Ini jelas bukan saja menyimpang dari maksud akreditasi, namun juga menggambarkan ketidaktahuan atau bahkan karena komitmen yang rendah atas kinerja akreditasi. Sebagai suatu standar nasional, maka instrumen/indikator/ manusia yang digunakan adalah sama untuk melakukan akreditasi, baik di PTN maupun PTS. Dengan demikian nilai yang diterima oleh PTN atau PTS adalah sama. Tidak bisa dikatakan “B” yang ada di PTN berbeda dengan “B’ yang ada di PTS.
b. Pensyaratan akreditasi dengan skor minimal tertentu, katakanlah “B” untuk melamar bekerja bagi lulusan perguruan tinggi. Ini sering dilakukan oleh instansi pemerintah, bahkan ini pernah justru bersumber dari ketentuan yang bersifat nasional untuk lamaran CPNS. Akreditasi dikenakan kepada prodi atau institusi. Bagaimana pun kecakapan seseorang tidaklah merata sama dalam satu prodi/PT. Dengan demikian, bisa jadi di antara lulusan sebuah perguruan tinggi/prodi yang akreditasinya “C” ada yang lebih pandai dari seorang yang lulusan dari perguruan tinggi/prodi yang akreditasinya “A”, atau “B”. Lulusan PT yang akreditasinya A bisa jadi ada yang pas-pasan, dan sebaliknya sangat mungkin lulusan PT yang akreditasinya “C” ada yang excelence. Namun peluangnya untuk bekerja tertutup karena sudah ada “barrier to entry” yang mengharuskan minimal nilai akreditasi (katakanlah) “B” untuk bisa melamar kerja.

3. Dengan adanya situasi pada 2 (a) di atas, maka sebagai bentuk komitmen pada akreditasi yang berifat nasional ini, tidak boleh terjadi lagi pembedaan persyaratan antara PTN dan PTS. Pensyaratan yang demikian mereduksi hasil kinerja dari BAN/LAM, dan seolah ada standar berbeda antara PTN dan PTS. Sedangkan situasi pada 2(b) menunjukkan bahwa memberikan batasan syarat minimal akreditasi bisa mengorbankan lulusan PT yang cemerlang namun kuliah di PT yang kelembagaan akreditasinya rendah. Oleh karena itu, agar tidak ada pihak yang dirugikan, pensyaratan untuk masuk ke bursa kerja, terlebih pada lembaga pemerintah, tidak perlu ada pensyaratan minimal akreditas. Artinya, persyaratan untuk melamar hanyalah lulus dari perguruan tinggi dan program studi yang terkareditas. Dengan demikian, mereka yang berasal dari PT/prodi yang legal (akreditasi minimal C) berkesempatan untuk melamar.

4. Bagaimanakah posisi kelembagaan BAN dan LAM untuk mendukung penguatan Sistem Akreditasi Nasional yang menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu? Tentu BAN/LAM harus dibuat sebagai lembaga yang berwibawa dan bukan lembaga yang seolah melaksanakan transaksional. BAN saat ini sudah relatif mampu menjaga marwah tersebut, menjadi lembaga yang diakui dan disegani, bahkan pada level internasional. Standar-standar penilaian yang ada sangat detail, dan bisa memberikan gambaran tentang wajah prodi ataupun perguruan tinggi yang diakreditasi. Model lembaga seperti BAN ini seharusnya dikembangkan untuk LAM-LAM yang menurut Undang-Undang bertugas untuk mengakreditasi program studi.

5. Badan Akreditasi Nasional bisa menjadi cukup berwibawa, di samping melakukan kerja cukup profesional, juga tidak melakukan pungutan apapun kepada perguruan tinggi. Ini juga merupakan bentuk tanggung jawab atau bentuk komitmen fiskal pemerintah, yang mewajibkan akreditasi, dan menanggung beban biayanya. Oleh karena itu, LAM-LAM yang ada seharusnya tinggal melanjutkan pola BAN ini, semua biaya ditanggung Pemerintah. Pola dengan penarikan biaya seperti yang dilakukan sekarang untuk akreditasi prodi bukan saja menambah beban perguruan tinggi, namun bisa menimbulkan ekses yang tidak menguntungkan dalam menghasilkan akreditasi yang bermutu. Sejak masih dibahasnya RUU Badan Hukum Pendidikan hingga dibatalkannya UU BHP oleh Mahkamah Konsititusi, salah satu kekhawatiran yang muncul jika itu diberlakukan, pemerintah akan mengurangi atau “mengalihkan” tanggung jawabnya pada masyarakat. Pandangan seperti ini tetap muncul saat RUU Pendidikan Tinggi dibahas dan akhirnya menjadi UU No 12/2012.

6. Kekhawatiran itu ternyata cukup beralasan, karena setelah UU itu dilaksanakan, dan peran untuk akreditasi program studi diimplementasikan oleh LAM, pelaksanaan akreditasi yang semua pembiayaannya sebelumnya menjadi tanggungan negara, tanpa membebankan satu rupiah pun kepada masyarakat, sekarang biaya itu dibebankan kepada Perguruan Tinggi. Ini menunjukkan realitas pemerintah mengurangi kehadirannya dalam membantu meringankan beban masyarakat dalam pendidikan, dan menunjukkan kemunduran dari apa yang sudah positif dilaksanakan sebelumnya. Lebih dari itu, dari kasus LAM PTKes beban biaya yang ditanggung oleh PT adalah jauh lebih besar dari rata-rata alokasi anggaran yang selama ini diberikan Pemerintah kepada BAN. Ini sudah memunculkan pandangan negatif yang mengkhawatirkan LAM bisa menjadi suatu “unit bisnis” yang memberatkan dan membebani sebagian PT untuk melaksanakan aktivitasnya, di samping juga kekhawatiran pada aspek kredibilitas manakala ini tampil sebagai badan nir-laba yang ternyata memungut biaya yang dianggap mahal untuk suatu proses akreditasi. Keberadaan LAM Masyarakat seharusnya dianggap sebagai dukungan untuk membantu tugas Pemerintah dalam pendidikan, dan bukan mengalihkan tanggung jawabnya. Oleh karena itu keberadaan LAM Masyarakat, sebagaimana halnya LAM Pemerintah, seharusnya juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah dalam pendanaannya sebagaimana yang sudah dilakukan kepada BAN selama ini.

 

Comment :

Leave Your Footprint